DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN; SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; DAN KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016- 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Walikota....
3.Walikota adalah WalikotaSibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sibolga.
6.Kepala OPD adalah Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Sibolga.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Sibolga.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005sampai dengan Tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional.
12.Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran...
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26.Indikator....
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
29.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
32.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Daerah.
(2)RPJMD ini bertujuan untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah Daerah dan pusat;
3. c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat daerah;
4. d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Daerah yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;dan
5. e.menjaga kesinambungan pembangunan Daerah yang dilaksanakan per lima tahunan.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN

Pasal 3

(1)Penyusunan RPJMD menganut prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah yaitu:
1. a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
2. b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;dan
4. d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
(2)RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
(3)RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis sertatop-down dan bottom-up.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat di Daerah. BABIV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Walikota, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7

Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas RPJMD yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;dan
3. c.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 10

PengendalianterhadapkebijakanRPJMDmencakupkebijakanpe rencanaanstrategisOPDdanRPJMD.

Pasal 11

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis OPD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra OPD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
1. a.visi dan misi OPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.strategi dan kebijakan OPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.rencana program, kegiatan OPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
4. d.indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.indikator kinerja OPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
6. f.pentahapan pelaksanaan program OPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis OPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…