Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; I. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1092);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WALI KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal I (I) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ( I) huruf a Tahun Anggaran 20 I 9 sebagai berikut :
Surplus/Defisit................. Rp. 610.446.000.905,16 Rp. 581.264.116.046,64 Rp. 29.181.884.858,52
Pengeluaran . Pembiayaan Netto . Rp. 14.806.771.307,05 Rp. 0,00 Rp. 14.806.771.307,05 Sisa Sisa Lebih........................ Rp. 43.988.656.165,57 Pembiayaan Anggaran
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 32.794.050.875,81 dengan rincian sebagai berikut :
Pembiayaan
Selisih lebih/ (kurang).... Rp. 1.581.082.897,11 Rp. 14.806.771.307,05 Rp. (13.225.688.409,94)
14.389.161.293,62 l 4.380. 700.345,62 Rp. Rp. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Penerimaan pembiayaan Tahun berjalan Sub total (1-2)
Anggaran (SILPA/SfKPA) Sub total /3+4)
tahun sebelumnya
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) Rp. 8.460.948,00 RP. 43.988.656.165,57 Rp. 43.997.117.113,57 Rp. 8.460. 948,00 Rp. 0,00 Rp. 43.988.656.165,57 Pasal 5...
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desem ber 2019 sebagai beriku t :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Luar Biasa
operasional
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat
Rp. 664.098.507.085,26 Rp. 590.189.122.375,68 Rp. 73.909.384.709,58 Rp. (4.227.987.756,94) Rp. 69.681.396.952,64 Rp. (438.630.000,00) Rp. 69.242.766.952,64
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (!) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
(1.386.391.271,01) 0,00 363.235.298,05
Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d ari :
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menu.rut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menu.rut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
L Lampiran XX lkhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diatur dengan Peraturan Wali Kola. I. Lampiran XII Pasal 1 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 04 September 2020 WALI KOTA SIBOLGA, dto. M. SYARFI HUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 04 September 2020 SEKRETARlS DAERAH KOTA SIBOLGA, dto. MHD. YUSUF BATUBARA LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 28 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-68/2020) Salinan sesuai dengan aslinya ; KEPALA BAGIAN HUKUM, TONGA. S . H . M.M. 1 200903 2 007
Membuka PDF…