DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; PERUBAHAN RPJMD; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditctapkan dengan Peraturan Dacrah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026; I . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Uta.ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang...»
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenrang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 1 1 . Peratuuran. • 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); I7. Peratran....
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
18.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 20 10 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALI KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kata dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2020.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 [lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
(3)RPMD....
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Daerah.

Pasal 3

RPJMD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :

a.landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BABL
2. b.BAB II C. BAB III
3. d.BAB IV
4. e.BAB V
5. f.BAB VI
6. g.BAB Vil
7. h.BAB VIII
  1. 1.BAB IX Pendahulan; Gambaran Umum Kondisi Dacrah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan lsu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arab Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(I) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [I) meliputi :
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB JV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alarn;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; dan/atau
7. g.peru bahan kebijakan nasional.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan program dan kegiatan antara RKPD Tahun 2021 dan program dalam RPJMD, dilakukan pemetaan dan/atau penyesuaian dan dituangkan dalam RKPD perubahan Tahun 2021. AB VI..

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 26 Oktober 2021 WALI KOTA SIBOLGA, dto. JAMALUDDIN POHAN Diundangkan di Sibolga pada tanggal 26 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA dto. MHD. YUSUF BATUBARA LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 4 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-147/2021) KH NGA S . H . M.M. 1 200903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-2026 I. UMUM RPJMD Kota Sibolga rnerupakan dokumen perencanaan Kota Sibolga untuk periode 5 t.ahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kata Sibolga dalam menyelengarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…