DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2019; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang... 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
14.Peraturan... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah .................................... Rp. 673.500.263.135,58
2.Belanja Daerah ........................................... Rp. 670.105.520.417,95 Defisit……………………………....................... Rp. 3.394.742.717,63
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan ............................................ Rp. 1.151.639.045,37
b.Pengeluaran ........................................... Rp. 4.546.381.763,00 Pembiayaan Netto………................……........ Rp. (3.394.742.717,63) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ……..................................................... Rp. 0,00 Pasal 2...
1. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
2. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1425);
3. 16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
4. 17.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12); 4

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah ............ Rp. 114.280.407.533,58
2. b.Dana Perimbangan sejumlah ................... Rp. 518.321.300.211,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah.................................................. Rp. 40.898.555.391,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumah ............................ Rp. 10.394.296.173,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah ..................... Rp. 5.238.862.510,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah ...................... Rp. 14.283.146.574,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah ................................. Rp. 84.364.102.276,58
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah ........................... Rp. 17.258.420.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah ............... Rp. 425.200.537.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah ............. Rp. 75.862.343.211,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumah ... Rp. 14.321.434.456,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya .................. Rp. 26.577.120.935,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah ......... Rp. 293.106.665.518,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah ................... Rp. 376.998.854.899,95
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah ..................... Rp. 263.355.199.518,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah ........................ Rp. 6.186.400.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah ........ Rp. 16.422.720.000,00
4. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah .......... Rp. 6.642.346.000,00
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah .......... Rp. 500.000.000,00
(3)Belanja … 5
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah ................... Rp. 26.658.080.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah ..... Rp. 258.459.119.015,95
3. c.Belanja Modal sejumlah ...................... Rp. 91.881.655.884,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah ......................... Rp. 1.151.639.045,37
2. b.Pengeluaran sejumlah ........................ Rp. 4.546.381.763,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah... Rp. 1.151.639.045,37
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah ...................................... Rp. 4.546.381.763,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Ringkasan APBD; Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain; Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

… 6

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Desember 2018 WALIKOTA SIBOLGA, dto. M. SYARFI HUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, dto. MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M. LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 232018 NOMOR ..... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/214/2018) Diundangkan di Sibolga pada tanggal 2018 SEKRETARIS

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…