DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN SANKSI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Sibolga yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
b.bahwa penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 ten tang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Bcsar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang..
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4944);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059j;
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang...
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 436);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 40 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 509);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah di Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1992 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Penempatan Gerobak-gerobak Sorong dipinggir Jalan Umum, Berjualan Dikaki Lima,Trotoar dan Badan Jalan di Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1 995 Nomor 4); Dengan..... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALi KOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menelapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB LL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( I) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum, demi kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram.

(2)Tujuan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara kententeraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

a.tertib sosial;
b.tertib wajib belajar;
c.tertib kesehatan;
d.tertib jalur hijau, tanarnan, dan tempat umum;
e.tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
f.tertib lingkungan;
g.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h.tertib bangunan;
i.tertib jalan, angkutan jalan dan sungai;
j.tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
k.tertib peran serta masyarakat.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor.
(2)Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dapat diberikan izin oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.supermarket/mall;
2. b.rumah makan;
3. c.stasiun,
4. d.terminal;
5. e.pelabuhan laut;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
7. g.penyelenggaraan pameran/bazaar amal;
8. h.tempat hiburan/rekreasi;
9. i.hotel. mengatur upaya terselenggaranya di Kota Sibolga,

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang:

a.menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
b.mengkoordinir dan/ataumenyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
c.mengeksploitasi anak dan/atau bayi;
d.membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Pasal 6

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 7

(1)Setiap orang d.ilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
(2)Setiap orang dilarang :
1. a.menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK);
2. b.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK); dan
3. c.memakai jasa pekerja seks komersial (PSK).

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

a.menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun; dan
b.setiap orang atau badan dilarang menarik dana dari masyarakat dengan dalih melipatgandakan uang dalam bentuk usaha multi level marketing, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perundang undangan. Pasal 1 1 Setiap orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 1 2 Setiap orang atau badan dilarang memperjual-belikan produk yang mengandung lnhalen kepada anak-anak dan/atau orang di bawah umur 21 tahun secara bebas. Bagi an Ked ua Tertib Wajib Belajar

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…