DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL; SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL; PENGELOLAAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, perlu penambahan modal yang dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalamn Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 092);
3.Undang Undang.... Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALi KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Siboiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.W ali Kota adalah W ali Kota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerab selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Siboiga.
5.PT. nk.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kota Sibolga setiap tahun. 10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal bermaksud untuk memberikan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
b.memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
c.meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usa.ha guna meningkatkan perekonomian.

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(I) Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah paling sedikit Rp. 51.541.046.232,45 (lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh Hrna sen).

(2)Juumlah...
(2)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 36.541.046.232,45 (tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh lima sen); dan
2. b.yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. (2j Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan APBD Kota Sibolga setiap tahun anggaran.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Penyertaan modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah Kota Sibolga sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan mempcrhatikan ketentuan dalam Pasal 6.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kota Sibolga menerima surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 16 November 2021 W ALI KOTA SIBOLGA, dto. JAMALUDDIN POHAN Diundangkan di Sibolga pada tanggal 1 7 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, dto. MHD. YUSUF BATUBARA LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 42 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 5 - 1 5 5 / 2 0 2 1 ) pi; : « $ KHAI NN NIP. 198 NGA S.H. M.M. 1 200903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAIUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA I. UMUM PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara pada umumnya dan di Kota Sibolga pada khususnya.Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauan serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara termasuk Pemerintah Kota Sibolga secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dividen PT Bank Sumut. Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut di dalam APBD Kota Sibolga perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…