menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ke ten agakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Derah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Namer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubahdengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang- Undang..
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 ten tang Penyelanggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan di Harl Tua;
Denganu... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WAL! KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang singkat disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraa pemerintahan daerah.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kata Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan.
8.Dinas...
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalab OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
9.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyat Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalab OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerab Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bi dang Keuangan dan pendapatan asli daerah.
1 1 . Ketenagakerjaan adalab segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja.
12.Perizinan adalab Pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13.Tenaga Kerja adalab Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14.Hubungan Kerja adalab hubungan antara pengusaba dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
15.Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16.Juran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
17.Pemberi Kerja adalab :
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukurn yang secara berdiri sendiri roenjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/ atau
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayab Indonesia.
18.Perusahaan...
18.Perusahaan adalah :
a.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Bad an Penyelenggara Jaminan Sosial.
20.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalarn bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
21.Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atauperaturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagitenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu ha! tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
23.Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Suatu manfaat berupa uang tuna! dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah Suatu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal d unia bukan akibat kecelakaan kerja.
26.Jaminan...
26.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Suatu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
27.Jaminan Pensiun adalah Suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28.Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
29.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30.Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
31.Penerima Upah adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
32.Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
33.Jasa Konstruksi adalah Salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
34.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pembangunan fisik atau kontruksi yang dan / atau orang perseorangan di daerah.
Pelaksanaan dibiayai swasta
35.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
36.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik atau kontruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kota Sibolga.
37.Pekerjaan...
37.Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
38.Surat Pennintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.
39.Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah bagi pelaksanaan APBD pada OPD.
40.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
41.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencarian dana yang diterbitkan oleh BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.