DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN; TATA CARA PELAKSANAAN; KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN PUBLIK TERTENTU; KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN; PEMBINAAN DAN EVALUASI; KERJASAMA; SANKS! ADMINISTRATIF; PENONAKTIFAN KEPESERTAAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Kata Sibolga;
b.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Sibolga perlu

Menetapkan

menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ke ten agakerjaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Derah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. 3.Undang-Undang Namer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubahdengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang- Undang..
4. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 ten tang Penyelanggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 9, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. 10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan di Harl Tua; Denganu... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WAL! KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
10. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. 3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang singkat disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraa pemerintahan daerah.
13. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kata Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. 6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
15. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan.
16. 8.Dinas...
17. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalab OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
18. 9.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyat Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalab OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. 10.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerab Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bi dang Keuangan dan pendapatan asli daerah. 1 1 . Ketenagakerjaan adalab segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja.
20. 12.Perizinan adalab Pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. 13.Tenaga Kerja adalab Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. 14.Hubungan Kerja adalab hubungan antara pengusaba dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. 15.Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. 16.Juran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
25. 17.Pemberi Kerja adalab :
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukurn yang secara berdiri sendiri roenjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/ atau
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayab Indonesia.
1. 18.Perusahaan...
2. 18.Perusahaan adalah :
a.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 19.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Bad an Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. 20.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalarn bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
3. 21.Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atauperaturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagitenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. 22.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu ha! tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
5. 23.Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. 24.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Suatu manfaat berupa uang tuna! dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. 25.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah Suatu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal d unia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. 26.Jaminan...
9. 26.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Suatu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. 27.Jaminan Pensiun adalah Suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. 28.Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
12. 29.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. 30.Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
14. 31.Penerima Upah adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
15. 32.Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
16. 33.Jasa Konstruksi adalah Salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
17. 34.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pembangunan fisik atau kontruksi yang dan / atau orang perseorangan di daerah. Pelaksanaan dibiayai swasta
18. 35.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. 36.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik atau kontruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kota Sibolga.
20. 37.Pekerjaan...
21. 37.Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
22. 38.Surat Pennintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.
23. 39.Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah bagi pelaksanaan APBD pada OPD.
24. 40.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
25. 41.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencarian dana yang diterbitkan oleh BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di Kota Sibolga.
b.terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c.untuk...
c.untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kata Sibolga melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan di Kota Sibolga.
a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
b.Jaminan Kematian (JKM);
c.Jaminan Hari Tua (JHT); dan
d.Jaminan Pensiun (JP).

BAB ILL

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

(!) Setiap wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

(2)Kepesertaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
1. a.pekerja Penerima Upah;
2. b.pekerja Bukan Penerima Upah;
3. c.pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
4. d.pekerja Non Pegawai Negeri Sipil.
(3)Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
(4)Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang terdiri dari :
1. a.pekerja Sosial, antara lain : Pemuka Agama dan Tokoh Adat, dan lain-lain; dan
2. b.pekerja Rentan, antara lain : Nelayan, Buruh Angkut Bongkar Muat, Buruh Tangkahan, Tukang Parkir, Tukang Becak, Pedagang, Buruh Pasar dan lain-lain.
(5)Peserta...
(5)Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
(6)Peserta Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara, yang terdiri dari :
1. a.honorer /Tenaga Harian Lepas;
2. b.pegawai Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. c.pemuka Agama dan Tokoh Adat yang menerima upah dari Negara/Daerah. BABIV TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

(!) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara/ Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.

(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain :
1. a.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
2. b.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi;
3. c.fotocopy Kartu perusahaan /direksi; Tanda Pengenal pemilik
4. d.fotocopy..
5. d.fotocopy akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha perdagangan;
6. e.fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
7. f.fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
(5)Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data Pekerja, maka Pemberi Kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Paragraf2 Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

( 1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf b wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2)Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari I (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah, Kanai online, Website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
(4)Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
1. a.fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang di daftarkan;
2. b.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
3. c.memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.
(2)formulir... -- - -----
(2)Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
1. a.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi;
2. b.fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi;
3. c.fotocopy akta pendirian perusahaan;
4. d.fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
5. e.fotocopy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
6. f.foto copy Surat Perintah Kerja; dan
7. g.fotocopy Rencana Anggaran Biaya.
(2)Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap yang meliputi data diri Kepala OPD / Kepala Badan Layanan Umum Daerah/ Kepala Kelurahan, pekerja dan anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak fonnulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi :
1. a.fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
2. b.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan; dan
4. d.fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sud ah terdaftar.

Pasal 10

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau lnstansi Pemerintah Daerah, belum melaporkan dan membayar iuran maka apabila terjadi risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja mengacu pada Peraturan Perundang undangan. Bagian...

a.tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
b.tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
c.tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
d.tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan
e.tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

(2)Besarnya luran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
(4)Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 12

( I) Juran JKM bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

(2)Juran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dibayarkan.

Pasal 12

Juran JHT bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan sebagai beriku t :

a.2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan b.3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 13

( I) Iuran Jaminan Pensiun bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Negara/Daerah wajib dibayarkan setiap bulan.

(2)luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
(3)Juran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah; dan
2. b.I% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.
(4)Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 14

(1)Upah yang dijadikan dasar pembayaran Juran merupakan upah sebulan.
(2)Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
(3)Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Juran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh Jima).
(4)Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebuJan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
(5)Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua beJas) bulan terakhir.
(1)Juran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besarnga...
(2)Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
(3)Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021