DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, DAK Nonfisik Kesehatan, Standar biaya Penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepala Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait Standar Biaya Pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang... SALINAN
4. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. 7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);
14. 14.Peraturan...
15. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. 15.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
17. 16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
18. 17.Peraturan Walikota Sibolga Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga yang selanjutnya disebut Walikota.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah alokasi dana dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
8.DAK...
8.DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Pemerintah Kota Sibolga untuk membiayai kebutuhan di bidang kesehatan guna mendorong kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
9.Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pengelolaan DAK Nonfisik di bidang kesehatan.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga, termasuk jaringannya, yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Sibolga.
11.Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
12.Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
13.Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
14.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan.
15.Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
16.Standar biaya yang berfungsi sebagai estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
17.Perjalanan Dinas Dalam Kota yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 15 (lima belas) kilometer dari batas kota.
18.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
19.Calon...
19.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
20.Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Sibolga.
21.Tenaga Kesehatan Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kota Sibolga dengan waktu tertentu.
22.Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas atau RSU di wilayah kerja Dinas atau di RSU yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis.
23.Kader Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kader adalah laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah- masalah kesehatan perseorangan maupun msyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan trmpat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.
24.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatannya;
25.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26.Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan meliputi proses dan keluaran penggunaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
27.Evaluasi adalah proses mempelajari, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, serta menyarankan perbaikan dalam pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
28.Pelaporan adalah penyampaian, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
29.Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS, Tenaga Harian Lepas dan PTT untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik.
30.Honorarium Pengelola keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS, Tenaga Harian Lepas dan PTT untuk mengelola anggaran secara administrasi baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk :

a.mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
b.mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Sibolga;
c.mendukung pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kota Sibolga;
d.mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi di Kota Sibolga sesuai standar;
e.menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 3

Sasaran penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan beserta UPT dibawahnya.

BAB III

DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas :

a.BOK, meliputi : 1) BOK peruntukan Puskesmas; 2) BOK UKM Kota; dan 3) Operasional dukungan manajemen e-logistik, distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas.
b.Jampersal; dan
c.Akreditasi Puskesmas.

Pasal 5

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ruang lingkup kegiatan utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, meliputi :

a.BOK untuk puskesmas;
b.BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan dan Balai Kesehatan Masyarakat; dan
c.BOK...
c.BOK untuk distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pemanfaatan sistem informasi logistik obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) secara elektronik di Instalasi Farmasi Kota Sibolga.

Pasal 6

Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ruang lingkup kegiatannya meliputi :

a.rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b.sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c.pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, keluarga berencana (KB) pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan

Pasal 7

Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ruang lingkup kegiatannya meliputi :

a.workshop penggalangan komitmen;
b.pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi;
c.self assessment dan penyusunan Action Plan di Puskesmas;
d.workshop pelaksanaan keselamatan pasien;
e.workshop pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen;
f.pra survei akreditasi; dan
g.survei akreditasi.

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mencakup :

a.BOK Peruntukan Puskesmas disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas;
b.BOK Unit Kesehatan Masyarakat yang dikelola langsung oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
c.operasional dukungan manajemen e-logistik, distribusi obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dikelola oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melalui Kepala Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
d.jaminan persalinan yang disalurkan ke Dinas Kesehatan; dan
e.akreditasi Puskesmas yang di kelola oleh bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melalui Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Pasal 9

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

(1)Dana BOK yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang meliputi :
1. a.transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup kota, kecamatan dan kelurahan bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
2. b.perjalanan dinas PNS dan non PNS;
3. c.pembelian barang habis pakai;
4. d.belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan berbahan lokal;
5. e.belanja cetak dan penggandaan;
6. f.belanja makanan dan minuman;
7. g.penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan; dan
8. h.honorarium PNS dan non PNS.
(2)Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan, dan lain-lain), belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan dan biaya transportasi rujukan.
(3)Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…