DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYERTAAN MODAL; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah dan Pasal 2 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20!7 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 Ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan..
12.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 tanggal 29 Juni 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja PDAM Tirta Nauli Sibolga;
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 1 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada perusahaan Daerah Air minum Tirta Nauli Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersa.ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA Dan WALI KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AJR MINUM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Sibolga.
7.Penertaan....
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang clipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8.Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Sarana Air Bersih disingkat PPSAB.
9.Modal Pemerintah Pusat/PPSAB adalah modal yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui proyek Penyecliaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih.
10.Laba adalah asas hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga yang merupakan Pendapatan Daerah. 1 1 . Sistem Penyediaan Air Minurn yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyecliaan air minum.
12.Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beLi sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah.
13.Galvanized Iron Pipe yang selanjutnya disingkat GIP adalah sejenis pipa terbuat dari besi dan dilapisi oleh terbuat dari bahan seng untung melindungi dari korosi.
14.Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang diolah dengan teknologi ftltrasi tertentu kemudian clikemas dalam beberapa kemasan.
15.Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman hasil produk untuk dipasarkan dalam meningkatkan pendapatan.
16.District Meter Area yang selanjutnya disingkat OMA adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pengendalian tingkat kehilangan air.
17.High Density Polyethylene yang selanjutnya disingkat HDPE adalah pipa plastik yang bertekanan yang materialnya terbuat dari polymer min yak bumi.
18.Asebestos Cement Pipe yang disingkat ACP adalah pipa yang berbahan asbes dan semen.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(I) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang.

(2)Akumulasi keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 8.477.119.092 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah).
(3)Jumlah •..
(3)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari :
1. a.sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.077.119.092,- (tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah);
2. b.pada tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
3. c.pada tahun 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
(4)Nilai penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.476.865.000 (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun 2020 berupa bangunan SPAM dan sambungan MBR senilai Rp. 4.030.095.000,- (empat rnilyar tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. b.tahun 2020 berupa pemasangan pipa GIP diameter 2 inci senilai Rp. 196.770.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuhribu rupiah);
3. c.tahun 2021 berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) untuk pembangunan instalasi AMDK;
4. d.tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi tahap pertarna;
5. e.tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi ta.hap kedua; dan
6. f.tahun 2023 berupa uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembentukan zona DMA.
(5)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.953.984.092,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).
(6)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 30 November 2020 WALI KOTA SIBOLGA, dto. M. SYARFI HUTAURUK Diundangkan di Sibolga pada tanggal 30 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, dto. MHD. YUSUF BATUBARA LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 34 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINS! SUMATERA UTARA (7-141/2020) dengan aslinya Pj. KEPLA/JAGIAN HUKUM, KHAIRUNNISA 'TONGA S.H. M.M. NIP. I 98 21 200903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA I. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Namar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan untuk memberi.kan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik clan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoieh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah teiah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengeialaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2011 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Namar 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kata Siboiga Pada PDAM Tirta Nauli kata Sibolga (Lembaran Daerah kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8). Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal daerah kepada PDAM sesuai dengan hasil kajian/ analisis investasi dan kondisi keuangan daerah memungk:inkan dengan tetap serta mempedomani ketentuan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 18

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah dan Pasal 2 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20!7 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 Ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan..
12.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 tanggal 29 Juni 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja PDAM Tirta Nauli Sibolga;
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 1 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada perusahaan Daerah Air minum Tirta Nauli Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersa.ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA Dan WALI KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AJR MINUM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sibolga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Sibolga.
7.Penertaan....
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang clipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8.Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Sarana Air Bersih disingkat PPSAB.
9.Modal Pemerintah Pusat/PPSAB adalah modal yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui proyek Penyecliaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih.
10.Laba adalah asas hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga yang merupakan Pendapatan Daerah. 1 1 . Sistem Penyediaan Air Minurn yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyecliaan air minum.
12.Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beLi sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah.
13.Galvanized Iron Pipe yang selanjutnya disingkat GIP adalah sejenis pipa terbuat dari besi dan dilapisi oleh terbuat dari bahan seng untung melindungi dari korosi.
14.Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang diolah dengan teknologi ftltrasi tertentu kemudian clikemas dalam beberapa kemasan.
15.Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman hasil produk untuk dipasarkan dalam meningkatkan pendapatan.
16.District Meter Area yang selanjutnya disingkat OMA adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pengendalian tingkat kehilangan air.
17.High Density Polyethylene yang selanjutnya disingkat HDPE adalah pipa plastik yang bertekanan yang materialnya terbuat dari polymer min yak bumi.
18.Asebestos Cement Pipe yang disingkat ACP adalah pipa yang berbahan asbes dan semen.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(I) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang.

(2)Akumulasi keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 8.477.119.092 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah).
(3)Jumlah •..
(3)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari :
1. a.sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.077.119.092,- (tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah);
2. b.pada tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
3. c.pada tahun 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
(4)Nilai penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.476.865.000 (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.tahun 2020 berupa bangunan SPAM dan sambungan MBR senilai Rp. 4.030.095.000,- (empat rnilyar tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. b.tahun 2020 berupa pemasangan pipa GIP diameter 2 inci senilai Rp. 196.770.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuhribu rupiah);
3. c.tahun 2021 berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) untuk pembangunan instalasi AMDK;
4. d.tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi tahap pertarna;
5. e.tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi ta.hap kedua; dan
6. f.tahun 2023 berupa uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembentukan zona DMA.
(5)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.953.984.092,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).
(6)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 18

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014