( 1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dae rah dan mewakili Pemerin tah Kota Sibolga dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
a.penyertaan modal;
b.subsidi;
c.penugasan;
d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Nauli.
Pasal 1 1 (I) KPM mewakili Pemerintah Kota Sibolga dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2)KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan....
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
a.perubahan anggaran dasar;
b.pengalihan aset tetap;
c.kerja sama;
d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan danf atau penyertaan modal;
e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
g.penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
h.penetapan besaran penggunaan laba;
1.pengesahan laporan tahunan;
j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.