DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN; RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN; POTENSI BAHAYA KEBAKARAN; PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN; PENANGGULANGAN KEBAKARAN; RETRIBUSI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; KETENTUAN SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Sibolga, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
c.bahwa be.rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247;
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6.Peraturan Menteri Negara Pekerjaan 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Lingkungan; Umum Nomor Teknis Sistem Gedung dan
7.Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan

Menetapkan

Menetapkan WALI KOTA SIBOLGA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGUIANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

danpencegahanMaksud dan tujuan pengaturan penanggulangan kebakaran adalah :

a.mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
b.mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
c.meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
d.melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

Pasal 3

Sasaran sistem proteksi kebakaran yaitu :

a.tercapainya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
b.tercapainya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.RISPK;
b.potensi bahaya kebakaran;
c.pencegahan bahaya kebakaran;
d.penanggulangan kebakaran; dan
e.retribusi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Wali Kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan :

a.pencegahan kebakaran;
b.penanggulangan kebakaran; dan
c.retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bahaya kebakaran, wajib menyusun RISPK. pencegahan dan pemerintah daerah

(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada berdasarkan :
1. a.rekomendasi teknis dari dinas;
2. b.RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
3. c.analisis risiko kebakaran dan bencana yang pemah terjadi. ayat ( I), disusun
(3)RISPK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengarahan untuk penanganan masalab kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( L ) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 7

( I ) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas :

a.RSCK; dan
b.RSPK.

(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 8

(!) Proses penyusunan RISPK, meliputi:

a.komitmen pemerintah daerah;
b.pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
c.menetapkan peta dasar yang digunakan;
d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
e.kajian dan analisis IPK;
f.analisis peraturan;
g.penyusunan pembiayaan;
h.pengesahan RISPK; dan
1. 1.rencana implementasi RJSPK.

(2)Pedoman...
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi an Keel ua Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran
(1)

Pasal 9

RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, memuat layanan pemeriksaan bangunan gedung dan lingkungan terhadap :

a.kebakaran;
b.pemberdayaan masyarakat; dan
c.penegakan peraturan daerah. 7 ayat (I) keandalan

(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) paling sedikit memuat :
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSCK ayat (2) dilaksanakan perundang-undangan. sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan

Pasal 10

(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a, meliputi:
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi...
(5)Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat :
1. a.penyempumaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan [PK bidang pencegahan kebakaran;
3. c.pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan bukum;
4. d.sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur tennasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. a.pengembangan SDM;
7. b.pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
8. c.penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
(2)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat :
1. a.kriteria RSPK
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalaban; dan
5. e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSPK ayat (2), dilaksanakan perundang-undangan. sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan BABIV POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…