(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a, meliputi:
a.penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
b.pemberdayaan masyarakat; dan
c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi...
(5)Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat :
a.penyempumaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
b.usulan kebutuhan [PK bidang pencegahan kebakaran;
c.pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan bukum;
d.sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
e.penyempurnaan standar operasional prosedur tennasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Ketiga Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran Pasal 1 1 (I) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (!) huruf b, terdiri atas :
a.pengembangan SDM;
b.pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
c.penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
(2)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat :
a.kriteria RSPK
b.lingkup kegiatan RSPK;
c.identifikasi risiko kebakaran;
d.analisis permasalaban; dan
e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSPK ayat (2), dilaksanakan perundang-undangan.
sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan BABIV POTENSI BAHAYA KEBAKARAN