DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Tambahan Setoran Modal; Pemanfaatan dan Penganggaran Penyertaan Modal; Pengawasan; Pembagian Laba; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng pada Tahun 2012, namun masih kurang dan perlu ditambah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3.Walikota adalah Walikota Singkawang.
4.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng.
5.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM dengan mendapatkan hak kepemilikan.
6.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas laba yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 33.378.073.817,40 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).

Pasal 3

(1)Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM di Tahun 2014 sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Dengan adanya tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka jumlah keseluruhan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM menjadi sebesar Rp 39.128.073.817,40 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empah Puluh Sen).
(3)Tambahan setoran modal Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setorkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan dalam Lembaran Daerah.
(4)Penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM dilaksanakan oleh Walikota.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemanfaatan dan penggunaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diserahkan sepenuhnya kepada PDAM berdasarkan usulan dan rencana kerja yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas.
(2)Pemanfaatan dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Direktur PDAM menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
(2)Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Tim yang dibentuk melakukan penilaian/verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran PDAM.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

BAB V

PEMBAGIAN LABA

Pasal 8

(1)Apabila PDAM memperoleh laba pada akhir tahun, maka akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba sebesar 45% dari laba bersih.
(2)Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah/BUMD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK Diundangkan di Singkawang pada tanggal 6 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 2/2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014 I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
1. 1.hasil pajak daerah;
2. 2.hasil retribusi daerah;
3. 3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. 4.lain-lain pendapatan yang sah.
b.Dana Perimbangan; dan
c.Lain-lain Pendapatan yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah. Berdasarkan kronologisnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM Gunung Poteng dapat diuraikan sebagai berikut:
1. 1.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 17 November 2008 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Kota Singkawang sepakat mengadakan serah terima asset dan kewajiban PDAM Kabupaten Sambas, karyawan, dan dokumen-dokumen terkait yang berada dan atau beroperasi di wilayah Kota Singkawang yang terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen. Dalam rangka pelaksanaan serah terima tersebut disepakati batas pisah (cut off) secara administrasi/pembukuan PDAM Kabupaten Sambas pertanggal 31 Juli 2008. Cut off secara administrasi dimaksudkan untuk dapat menentukan hak dan kewajiban PDAM untuk masing-masing wilayah operasional yang akan diserahkan kepada para pihak, sehingga segala hak (pendapatan) dan kewajiban (biaya-biaya) yang timbul setelah cut off tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan wilayah timbulnya hak dan kewajiban tersebut berdasarkan hasil audit oleh auditor independen. Nilai aset dan kewajiban yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:
a.Piutang usaha ----------------------- Rp 2.773.450.107,00
b.Aktiva tetap -------------------------- Rp 16.929.926.244,87
c.Uang jaminan tetap ----------------- Rp 26.082.000,00
d.Hutang non usaha ------------------ Rp 31.067.423,57
e.Hutang jangka panjang ------------ Rp 28.112.655.176,90
f.Hutang lainnya ---------------------- Rp 1.214.860.552,26
g.Hutang Jaminan Langganan ------ Rp 1.698.070.555,19
1. 2.Merupakan hasil Verifikasi oleh Inspektorat Kota Singkawang dan penilaian Tim penilai internal dan eksternal nilai aset yang dijadikan penyertaan modal sebesar Rp. 21.363.412.817,40 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen), dengan rincian sebagai berikut:
a.Tanah 1) KP. Taman Eria Nyarumkop Singkawang tahun perolehan 1975 seluas 8.918 m3, senilai Rp. 407.545.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) 2) KP. Roban Jl. Tirtasari Singkawang tahun perolehan 1978 seluas 23.970 m3, senilai Rp. 3.819.624.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) 3) Tanah Semelagi Singkawang tahun perolehan 1991 seluas 1.750 m3, senilai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 4) Tanah di Desa Sijangkung Singkawang tahun perolehan 1992 seluas 100 m3, senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) 5) Tanah Jl. Gunung Sari Pasiran Singkawang tahun perolehan 1993 seluas 500 m3, senilai Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) 6) Tanah Desa Mayasopa Singkawang tahun perolehan 1994 seluas 1.000 m3, senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) 7) Tanah Desa Sedau Singkawang tahun perolehan 1997 seluas 2.000 m3, senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) 8) Tanah Dusun Hangmoi Pajintan Singkawang tahun perolehan 2005 seluas 4.845 m3, senilai Rp.11.870.250,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
b.Bangunan intalasi pengolahan air Tahun perolehan 1997 lokasi IPA Roban 1) Bangunan Genset, senilai Rp. 39.760.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) 2) Bangunan Lab dan pertemuan, senilai Rp. 148.184.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) 3) Bangunan IPA, senilai Rp. 796.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)
c.Aset dalam kondisi baik 1) Instalasi Sumber Air 18 unit senilai Rp. 2.016.673.257,60 (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen) 2) Instalasi Pemompaan 37 unit senilai Rp. 936.174.864,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 3) Instalasi Pengolahan Air 21 unit senilai Rp. 2.231.295.384,85 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Lima Sen) 4) Instalasi Transmisi/Distribusi 49 unit senilai Rp.1.262.991.466,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) 5) Peralatan dan sarana Penunjang 1 unit senilai Rp.1.485.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) 6) Inventaris perabotan kantor 29 unit senilai Rp.45.707.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) 7) Kendaraan dan alat angkutan 4 unit senilai Rp.157.575.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
d.Aset dalam kondisi rusak ringan 1) Instalasi sumber Air 6 unit senilai Rp. 196.815.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) 2) Instalasi pemompaan 3 unit senilai Rp.13.813.221,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) 3) Instalasi transmisi/distribusi 57 unit senilai Rp. 9.168.356.473,98 (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen) 4) Peralatan dan sarana penunjang 1 unit Rp. 489.700,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) 5) Inventaris perabotan kantor 13 unit senilai Rp. 10.352.950,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan. Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebagai modal dasar dan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…