DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 5, pasal 7, pasal 24, pasal 25, pasal 38, pasal 39, pasal 46, pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi JDIH Kota Singkawang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu u n t u k dilakukan peruhahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peruhahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4.Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik JDIH Kota Singkawang Indonesia Nomor 5587) sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 T a h u n 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 T a h u n 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A TELE-KOMUNIKASI, R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN JDIH Kota Singkawang BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I . P a s a l l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memperhatikan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
(2)Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi u n t u k mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi m a s a depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar- besamya bagi semua pihak dalam rangka:
1. a.menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara;
2. b.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan;
3. c.menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
4. d.menentukan lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
5. e.standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi; JDIH Kota Singkawang
6. f.menghindari pelanggaran pemntukan lahan;
7. g.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan; h . menjaga estetika dan keindahan wilayah;
8. i.meminimalisir gejolak sosial; j . meningkatkan citra wilayah;
9. k.keselarasan dengan RTRW;
  1. 1.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
10. m.mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
11. n.memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi secara optimal;
12. o.menghindari wilayah yang tidak terjangkau (bZanfc spot area);
13. p.acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, Local Area Network [LAN), dan Iain-lain;
14. q.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
15. r.mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
16. s.menciptakan altematif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
(3)Menara Bersama Telekomunikasi yang a k a n dibangun dapat menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi beserta sistem yang dipergunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pembangunan menara dilaksanakan dengan mem- perhatikan ketersedian lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
(2)Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, k h u s u s untuk menara telekomunikasi, h a m s diarahkan u n t u k penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) h u m f a dapat menempatkan:
1. a.antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstmksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
2. b.antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan j a l a n dan sebagainya, sepanjang k o n s t m k s i bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika. JDIH Kota Singkawang Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Dengan nama Retribusi 1MB Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian 1MB Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Tele- komunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Obyek retribusi 1MB Menara Telekomunikasi adalah pemberian izin untuk mendirikan menaira telekomunikasi, kecuali menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desaian dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien L u a s Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)Obyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. JDIH Kota Singkawang Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)B e s a m y a Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai b e r i k u t : RPMT = T P X T R Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi T P : Tingkat Penggunaan J a s a T R : Tarif Retribusi
(2)Tingkat penggunaan j a s a sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai b e r i k u t :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan; dan
4. d.alat tulis kantor. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000,- dikalikanjumlah indeks koefisien.
(2)Penetapan besaran tarif dan nilai indeks koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap tahun. JDIH Kota Singkawang Pasal I I Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 13 Maret 2018 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I C H U I MIE Diundangkan di Singkawang pada tanggal 21 Mei 2018 Pj. S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA SINGKAWANG, ttd B U J A N G S Y U K R I LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2018) Salinan sesuai dengan aslinya K E P A L A BAGIAN HUKUM, NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang LAMPIRAN I PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I PENETAPAN B E S A R A N T A R I F D E S K R I P S I BIAYA (Rp) SATUAN BANYAK V O L U M E J U M L A H / TAHUN (Rp) K E T E R A N G A N Honorarium Petugas Pengawas 200.000 Orang/hari 3 Orang 1 600.000 1 bulan = 22 hari kerja. 1 T i m terdiri dari 3 orang Transportasi 100.000 Orang/hari 3 Orang 1 300.000 Uang Makan 100.000 Orang/hari 3 orang 1 300.000 Alat Tulis Kantor dan Cetak 200.000 Kegiatan I K e g 1 200.000 Total biaya pengeluaran per tim per bulan 1.400.000 JDIH Kota Singkawang Tingkat Penggunaan J a s a J u m l a h Menara/Q : 103 kapasitas pengawasan : 3 j u m l a h h a r i pengawasan : 35 Waktu yang dibutukan pengawasan : 2 Frekuensi pengawasan pertahun : 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NIR 19681016 199803 1 004 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I C H U I M I E JDIH Kota Singkawang LAMPIRAN I I PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I NILAI I N D E K S K O E F I S I E N NO FAKTOR PENDEKATAN B O B O T INTERVAL DAN SKORING PARAMETER I N D E K S (Bobot X Skor Parameter) 1 2 3 4 5 1 Zonasi / kawasan 2 5 % - Industri/Perdagangan/ = 1 sejenisnya - Permukiman sub = 2 urban - Permukiman urban = 3 - Tertentu = 4 (Bandara, Militer, Cagar Budaya, Pariwisata, Hutan Lindung, sejenisnya) 0,25 0,50 0,75 1,00 2 Tinggi menara 2 5 % - Tinggi menara < 30 = 1 meter - Tinggi menara 3 1 - 50 = 2 meter - Tinggi menara 5 1 - 7 0 = 3 meter - Tinggi menara > 71 = 4 meter 0,25 0,50 0,75 1,00 3 Kriteria menara
1. a.J e n i s menara 10% - Pole < 6 meter / = 1 MicrocellPole{MCPI)/ Kamuflase - Konvensional / Pole > = 3 6 meter 0,1 0,3
2. b.Pengguna menara 15% - 1 Operator = 4 - 2 Operator = 3 - 3 Operator = 2 - > 3 Operator = 1 0,60 0,45 0,30 0,15 JDIH Kota Singkawang 4 Pengawasan 2 5 % - Ring 1 = 1 0,25 dan - Ring 2 = 2 0,5 Pengendalian - R i n g s = 3 0,75 (Jarak tempuh/ - Ring 4 = 4 1,00 Karakteristik - Ring 4 100% Keterangan j a r a k tempuh:
  1. 1.Ring 1 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah
  2. 2.Ring 2 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Utara
  3. 3.Ring 3 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Timur
  4. 4.Ring 4 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Selatan WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I CHUI MIE Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I , DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I I . UMUM Ditetapkannya Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 46 /PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang - Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah k h u s u s n y a Pasal 124, tidak berkekuatan h u k u m karena bertentangan dengan Pasal 28 h u r u f d dan Pasal 28 h u r u f f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi h a m s berdasarkan Pasal 151, 152 dan 161 U n d a n g - U n d a n g Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata mang, keamanan, dan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan h u k u m mengikat hanya Penjelasannya. Mengingat pengenaan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi pada JDIH Kota Singkawang prinsipnya dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi tersebut yang menyangkut aspek tata ruangnya, aspek keamanannya dan aspek kepentingan umumnya. Dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah menegaskan bahwa tingkat penggunaan j a s a yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dapat ditaksir berdasarkan rumus (formula) yang sepenuhnya dibuat oleh Pemda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan tarif retribusinya ditetapkan nilai rupiah atau persentase tertentu yang sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya, artinya tarif retribusi yang ditetapkan dengan memperhatikah kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas biaya penyedian j a s a pengendalian Menara Telkom dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud menegaskan sekaligus mengamanatkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah u n t u k mengatur dan/atau menetapkan lebih lanjut tata cara perhitungan retribusi termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah, h a l ini pun sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud. I I . PASAL D E M I PASAL Pasal I Cukupjelas. Pasal I I Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 60 JDIH Kota Singkawang

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…