(1)Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000,- dikalikanjumlah indeks koefisien.
(2)Penetapan besaran tarif dan nilai indeks koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap tahun.
JDIH Kota Singkawang Pasal I I Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 13 Maret 2018 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I C H U I MIE Diundangkan di Singkawang pada tanggal 21 Mei 2018 Pj. S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA SINGKAWANG, ttd B U J A N G S Y U K R I LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2018) Salinan sesuai dengan aslinya K E P A L A BAGIAN HUKUM, NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang LAMPIRAN I PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I PENETAPAN B E S A R A N T A R I F D E S K R I P S I BIAYA (Rp) SATUAN BANYAK V O L U M E J U M L A H / TAHUN (Rp) K E T E R A N G A N Honorarium Petugas Pengawas 200.000 Orang/hari 3 Orang 1 600.000 1 bulan = 22 hari kerja. 1 T i m terdiri dari 3 orang Transportasi 100.000 Orang/hari 3 Orang 1 300.000 Uang Makan 100.000 Orang/hari 3 orang 1 300.000 Alat Tulis Kantor dan Cetak 200.000 Kegiatan I K e g 1 200.000 Total biaya pengeluaran per tim per bulan 1.400.000 JDIH Kota Singkawang Tingkat Penggunaan J a s a J u m l a h Menara/Q : 103 kapasitas pengawasan : 3 j u m l a h h a r i pengawasan : 35 Waktu yang dibutukan pengawasan : 2 Frekuensi pengawasan pertahun : 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NIR 19681016 199803 1 004 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I C H U I M I E JDIH Kota Singkawang LAMPIRAN I I PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I NILAI I N D E K S K O E F I S I E N NO FAKTOR PENDEKATAN B O B O T INTERVAL DAN SKORING PARAMETER I N D E K S (Bobot X Skor Parameter) 1 2 3 4 5 1 Zonasi / kawasan 2 5 % - Industri/Perdagangan/ = 1 sejenisnya - Permukiman sub = 2 urban - Permukiman urban = 3 - Tertentu = 4 (Bandara, Militer, Cagar Budaya, Pariwisata, Hutan Lindung, sejenisnya) 0,25 0,50 0,75 1,00 2 Tinggi menara 2 5 % - Tinggi menara < 30 = 1 meter - Tinggi menara 3 1 - 50 = 2 meter - Tinggi menara 5 1 - 7 0 = 3 meter - Tinggi menara > 71 = 4 meter 0,25 0,50 0,75 1,00 3 Kriteria menara
a.J e n i s menara 10% - Pole < 6 meter / = 1 MicrocellPole{MCPI)/ Kamuflase - Konvensional / Pole > = 3 6 meter 0,1 0,3
b.Pengguna menara 15% - 1 Operator = 4 - 2 Operator = 3 - 3 Operator = 2 - > 3 Operator = 1 0,60 0,45 0,30 0,15 JDIH Kota Singkawang 4 Pengawasan 2 5 % - Ring 1 = 1 0,25 dan - Ring 2 = 2 0,5 Pengendalian - R i n g s = 3 0,75 (Jarak tempuh/ - Ring 4 = 4 1,00 Karakteristik - Ring 4 100% Keterangan j a r a k tempuh:
1.Ring 1 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah
2.Ring 2 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Utara
3.Ring 3 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Timur
4.Ring 4 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Selatan WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A I CHUI MIE Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA B E R S A M A T E L E K O M U N I K A S I , R E T R I B U S I IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I , DAN R E T R I B U S I PENGENDALIAN MENARA T E L E K O M U N I K A S I I . UMUM Ditetapkannya Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 46 /PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang - Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah k h u s u s n y a Pasal 124, tidak berkekuatan h u k u m karena bertentangan dengan Pasal 28 h u r u f d dan Pasal 28 h u r u f f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi h a m s berdasarkan Pasal 151, 152 dan 161 U n d a n g - U n d a n g Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata mang, keamanan, dan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan h u k u m mengikat hanya Penjelasannya. Mengingat pengenaan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi pada JDIH Kota Singkawang prinsipnya dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi tersebut yang menyangkut aspek tata ruangnya, aspek keamanannya dan aspek kepentingan umumnya. Dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah menegaskan bahwa tingkat penggunaan j a s a yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dapat ditaksir berdasarkan rumus (formula) yang sepenuhnya dibuat oleh Pemda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan tarif retribusinya ditetapkan nilai rupiah atau persentase tertentu yang sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya, artinya tarif retribusi yang ditetapkan dengan memperhatikah kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas biaya penyedian j a s a pengendalian Menara Telkom dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud menegaskan sekaligus mengamanatkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah u n t u k mengatur dan/atau menetapkan lebih lanjut tata cara perhitungan retribusi termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah, h a l ini pun sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud. I I . PASAL D E M I PASAL Pasal I Cukupjelas. Pasal I I Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG NOMOR 60 JDIH Kota Singkawang