DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Singkawang

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Pengawasan; Penggunaan Laba; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun Anggaran 2022; Mengingat 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 9 ) ;

3.Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALi KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH DAE RAH DAE RAH TENTANG KEPADA PENYERTAAN PERUSAHAAN MODAL UMUM DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Singkawang.

2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
5.Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pernerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng, yang selanjutnya disebut Perumda AMGP adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas laba yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp.52.128.073.817,40 (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tahun anggaran 2022 sebesar Rp.6.300.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan dan penggunaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diserahkan sepenuhnya kepada Perumda AMGP berdasarkan usulan dan rencana kerja yang telah disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Penyertaan Modal Perusahaan.
(2)Pemanfaatan dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Direksi Perumda AMGP wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Penyertaan Modal Perusahaan.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh Persetujuan.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk memperoleh pengesahan.
(4)Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada KPM.
(5)Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

( 1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 1n1.

(2)Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN LABA

Pasal 7

( 1) Penggunaan Laba Perumda AMGP digunakan untuk:

a.pemenuhan dana cadangan;
b.peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan;
c.laba yang menjadi hak Daerah;
d.tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
e.bonus untuk pegawai; dan/ atau
f.penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda AMGP untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
(3)Besaran penggunaan laba Perumda AMGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PELAPORAN

Pasal 8

(1)Perumda AMGP menyampaikan laporan mengenai posisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada akhir tahun per 3 1 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 12 Agustus 2021 WALi KOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE Diundangkan di Singkawang pada tanggal 12 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SUMASTRO LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 1 / 2 0 2 1 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, -:Y AMRI, S.H. NIP 19740716 200502 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN ANGGARAN 2022 I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1 . pajak daerah;
1. 2.retribusi daerah;
2. 3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. 4.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 di atas antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana pertumbuhan perekonomian daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selajutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha agar sehat dan berkinerja tinggi, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng selain sebagai modal dasar dan/ atau tambahan modal Perusahaan juga merupakan syarat untuk mengikuti program Hibah Air Minum Perkotaan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebesar Rp. 52.128.073.817,40 (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen) yang terdiri d ari : 1 . Sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kata Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Min um Gunung Poteng Rp. 33.378.073.817,40 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen), dengan rincian sebagai berikut:

a.Jumlah Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kata Singkawang yang telah di Verifikasi oleh Inspektorat Kota Singkawang dan penilaian Tim penilai internal dan eksternal sebesar Rp. 21.363.412.817,40 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Em pat Puluh Sen).
b.Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang pada Tahun 2010 dan Tahun 2 0 1 1 sebesar Rp. 10.514.661.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dalam bentuk aset.
c.Dalam bentuk tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
1. 2.Sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. 3.Sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 201 7 dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
3. 4.Sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2018 dalam bentuk tunai sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…