DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan bantuan hukum; Penganggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Koordinasi; Kerjasama; Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3886); JDIH Kota Singkawang
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421) ; 8 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) ; JDIH Kota Singkawang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan Menetapkan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Walikota adalah Walikota Singkawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Unit kerja yang menangani bantuan hukum adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan bantuan hukum.
6.Perangkat Daerah yang menangani bidang pengawasan, selanjutnya disebut PD yang menangani bidang pengawasan adalah PD yang mempunya1 tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang ata u kelompok orang miskin. JDIH Kota Singkawang
10.Litigasi adalah upaya proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 11 . Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas dan tujuan;
b.penyelenggaraan bantuan hukum; c . penganggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
d.koordinasi; e . kerjasama;
f.larangan;
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
h.ketentuan penutup.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan; b . persamaan kedudukan di hadapan hukum; JDIH Kota Singkawang
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia; d . keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 4

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan keududukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata untuk masyarakat miskin; d . mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak masyakarat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENYALU RAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Walikota menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum. JDIH Kota Singkawang
(4)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas:
1. a.papan; b . sandang;
2. c.layanan kesehatan; d . layanan pendidikan; e . pekerjaan dan berusaha; dan/atau
3. f.perumahan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum.
(2)Fasilitasi anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Pasal 8

(1)Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum meliputi: a . Bantu an Hukum secara litigasi; dan b . Bantuan Hukum secara non litigasi. JDIH Kota Singkawang
(2)Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , diberikan dalam bentuk:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; a tau b . pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
(3)Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d . penelitian hukum;
4. e.mediasi;
5. f.negosiasi;
6. g.pemberdayaan masyarakat; h . pendampingan di luar pengadilan; dan/ a tau
7. i.drafti.ng dokumen hukum.

Pasal 9

(1)Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ a tau selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2)Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum. JDIH Kota Singkawang

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…