DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistematika RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratu ran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); JDIH Kota Singkawang 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JDIH Kota Singkawang
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11 . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ; JDIH Kota Singkawang
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan Menetapkan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang. 2 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Walikota adalah Walikota Singkawang. JDIH Kota Singkawang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2015-2019 .
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2018-2022 . 9 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2018-2022.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 .
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
12.Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut pera ngkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaa n, penelitian dan p engembangan. JDIH Kota Singkawang

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.Visi, misi, dan program W alikota dan W akil W alikota terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD.
(2)Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam Renstra PD yang selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.BAB I Pendahuluan; b . BAB II
2. c.BAB III
3. d.BAB IV
4. e.BAB V
5. f.BAB VI Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; JDIH Kota Singkawang
6. g.BAB VII
7. h.BAB VIII
8. i.BAB IX Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.
(2)Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD; dan c . Hasil RPJMD.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Bappeda.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Terhadap perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. JDIH Kota Singkawang
(3)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 8 J uni 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd BUJANG SUKRI Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 Juni 2018 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (3/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YASMALIZAR, S.H. NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022 I. UMUM Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunandaerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan, pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksud, dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yangmerupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang selambat-lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan dijabarkan pula kedalam Renstra PD. Renstra PD selanjutnya dirumuskan ke dalam Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sesuai JDIH Kota Singkawang dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajian melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain: a . Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;

b.Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik an tar daerah, an tar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat dan provinsi dengan Pemerintah Kota Singkawang;
c.Mendorong tercapainya teserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
d.Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e . Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, da n program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun JDIH Kota Singkawang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah. Visi Pemerintahan Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2022 adalah "Singkawang HEBAT 2022 ". Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan didalamVisi, maka dirumusan kedalam Misi terdiri dari:
1. 1.Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. 2.Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. 3.Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. 4.Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Telmologi Komunikasi dan lnformasi;
5. 5.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. 6.Mewujudkan Pembangunan lnsfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan; dan
7. 7.Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata; Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab dan 7(tujuh) Pasal. Bab-bab dimaksud terdiri dari Bab I. Ketentuan Umum, Bab II. RPJMD, Bab Ill. Pengendalian dan Evaluasi, dan Bab IV. Ketentun Penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas JDIH Kota Singkawang

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…