DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Anak, Perempuan dan Korban, Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggungjawab, Kedudukan Anak, Kuasa Asuh, Perwalian, Pengangkatan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan, Kelembagaan, Kota Layak Anak, Partisipasi Anak, Pendanaan dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan perlindungan pada anak dan perempuan, juga sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pengaturan perlindungan anak dan perempuan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On the Elimination of AU Fonn of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); JDIH Kota Singkawang 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Su.press and Punish TrajJi.cking In Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi} (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990); JDIH Kota Singkawang
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ; JDIH Kota Singkawang
14.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalarn Konflik Sosial (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446) ;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1Tahun2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang lndikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984); JDIH Kota Singkawang
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
23.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan Menetapkan WALT KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal.am Peraturan Daerah ini yang d.imaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Wa1i kota adalah Wall Kota Singkawang. 4 . Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan betas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. JDIH Kota Singkawang
6.Korban adalah anak dan perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
7.Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah menjadi kekerasan terhadap perempuan.
8.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjarnin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10.Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disebut kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan analmya atau ayah dan analmya, atau ibu dan analmya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
13.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asush sebagai orang tua terhadap anak.
14.Setiap orang adalah orang perorangan a tau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. JDIH Kota Singkawang
16.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang clihadapi.
17.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ctisingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
19.Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21.Reintegrasi adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
23.Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya mengkoordinasikan penanganan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
24.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPI' adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.
25.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya ctisingkat P2TP2A adalah pelayanan teknis yang terintegrasi, satu atap, dan berjejaring yang dibentuk pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan lembaga lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dari berbagaijenis diskriminasi dan tidak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
26.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organ1sas1 sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan JDIH Kota Singkawang pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
28.Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
29.Kota La.yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

HAK ANAK, PEREMPUAN, DAN KORBAN

Pasal 2

( 1) Setiap anak berhak:

a.untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuru harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua dan melaksanakan ajaran agamanya; d . mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; e . memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik, dan mental, kecerdasan serta minat, dan bakatnya;
g.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
h.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekspresi demi pengembangan diri;
1. 1.mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tua/wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; JDIH Kota Singkawang J. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa. bersenjata., pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibata.n dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
k.memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; I. berhubungan dengan orang tua bila erpisahkan; dan
m.memperoleh hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

(2)Setiap perempuan berhak:
1. a.hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan ta.raf kehidupannya;
2. b.hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
3. c.menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat; d . hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e . memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat serta upah yang layak dan adil;
4. f.khusus bagi perempuan penyandang disabilita.s, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
5. g.berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
6. h.mendapatkan informasi dan pelayanan hukum; dan
7. i.memperoleh hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Setiap korban berhak mendapatkan:
1. a.perlindungan;
2. b.informasi;
3. c.pelayanan optimal; d . penanganan berkelanjutan sampai ta.hap rehabilita.si;
4. e.penanganan secara rahasia;
5. f.pendapingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; JDIH Kota Singkawang
6. g.jaminan atas hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat; h . memperoleh restitusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
7. i.hak lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan .

Pasal 3

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya t (1), dan aya t (3) juga mendapatkan hak khusus seba gai berikut:

a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan h idup, tumbuh, dan berkernbang; b . hak pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama; d . hak bebas dari berbagai stigma; dan e . hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 4

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan serta mendapatkan jaminan atas halmya yang berkaitan dengan statusnya seba gai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan ju ga kepada keluarga saksi dan/ atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/ atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psik:is dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/ atau korban.

BAB III

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak wajib : a . menghormati orang tua, wali, dan guru ;

b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d . menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. JDIH Kota Singkawang

BAB IV

KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dilaksanakan:
1. a.merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan;
2. b.menjamin terjalin dan terlaksananya kerjasama antara berbagai pihak di Daerah, dengan dan antara berbagai pihak di kabupaten/kota dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan;
3. c.memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalarn penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan; d . memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak serta menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak; dan e . membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan .
(2)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3)Dalarn rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program, dan kegiatan aksi perlindungan anak dan perempuan dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
(4)RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur dengan Peraturan Wali kota. JDIH Kota Singkawang

Pasal 9

{ 1) Kewajiban clan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.memberikan bantuan terhadap korban; dan
4. d.berperan aktif dalam upaya peningkatan pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, orgarusas1 kemasyarakatan, organisasi profesi, lem baga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, media massa, dan dunia usaha.
(4)Peran organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
(5)Peran serta media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi, dan materi edukasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan/ atau korban.
(6)Peran dunia usaha dilakukan melalui:
1. a.kebijakan perusahaan yang berperspektif anak dan perempuan;
2. b.produk ditujukan harus aman bagi anak; dan
3. c.berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan melalui tanggungjawab sosial perusahaan.
(7)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. JDIH Kota Singkawang

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara hukum memiliki tanggung jawab pen uh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…