DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Tata Kerja dan Hubungan Kerja, Pembinaan, Pungutan Bagi Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JDIH Kota Singkawang
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2003 Nomor 1 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 SeriE);
7.Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALI KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan. JDIH Kota Singkawang
4.Lurah adalah kepala kelurahan.
5.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat L K K adalah lembaga yang dibentuk oleh masajnakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat dalam rangka pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
7.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus R T di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
8.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9.Karang Taruna adalah lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
10.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendah, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
11.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh, dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum, dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak, dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat, dan hukum adat yang berlaku. JDIH Kota Singkawang
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dismgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LKK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah, dan mufakat.

Pasal 3

Pembentukan LKK dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan LKK bertujuan untuk:

a.peningkatan pelayanan masyarakat;
b.peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.pengembangan kemitraan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

LKK berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 6

(1)LKK mempunyai tugas membantu pemerintah kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
(2)Tugas LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun rencana pembangunan secara partisipatdf;
2. b.melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. c.menggerakkan, dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
4. d.menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. JDIH Kota Singkawang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LKK mempunyai fungsi:

a.penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.penanaman, dan pemupukan rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.peningkatan kualitas, dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
e.penumbuhkembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f.pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g.pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
h.penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi SDA serta keserasian lingkungan hidup.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 8

Jenis LKK terdiri dari:

a.RT;
b.RW;
c.LPMK;
d.TP PKK;
e.Karang Taruna; dan
f.Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

(1)Setiap RT terdiri dari paling sedikit 25 (dua puluh Mma) kepala keluarga.
(2)RT dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
(3)RT dibentuk dalam rangka memelihara, dan melestarikan nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan: JDIH Kota Singkawang
1. a.swadaya;
2. b.kegotongroyongan; dan
3. c.kekeluargaan.
(4)Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat.
(5)Pembentukan RT ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

Pasal 10

(1)Tugas pokok RT adalah:
1. a.membantu pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.menanamkan, dan memupuk rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat;
3. c.memelihara kerukunan hidup warga;
4. d.menyampaikan usulan rencana pembangunan sesuai aspirasi masyarakat;
5. e.melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya mumi masyarakat; dan
6. f.membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2)RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. a.pendataan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
2. b.pengoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
3. c.pemeliharaan keamanan, ketertihan, dan kerukunan hidup antar warga;
4. d.pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi, dan swadaya mumi masyarakat; dan
5. e.penggerak swadaya gotong royong, dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
(3)RT menjalankan tugas, dan fungsinya di bawah koordinasi RW. JDIH Kota Singkawang

Pasal 11

(1)Pengurus RT adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat di wilayahnya,
(2)Susunan pengurus RT terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendaharan; dan
4. d.seksi-seksi seuai kebutuhan.
(3)Koordinator seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
(4)Kepengurusan RT ditetapkan oleh lurah dengan keputusan camat.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…