DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Bentuk Dukungan; Biaya Penyelenggaraan; Pengelola Keuangan; Pengelola Aset; Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan terampil sesuai kebutuhan dan potensi Daerah, maka diperlukan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Kota Singkawang;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap dukungan pendirian dan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Pontianak di Singkawang, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Singkawang; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 9 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALI KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUD! DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SINGKAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Singkawang.

2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Politeknik Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut Polnep adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
7.Kampus Utama Perguruan Tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
8.Program Studi di Luar Kampus Utama Polnep di Singkawang yang selanjutnya disebut PSDKU Polnep di Singkawang adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Polnep melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9.Unit Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola PSDKU adalah unit pelaksana pendidikan yang ditunjuk oleh Direktur Polnep melalui persetujuan Wali Kota yang bertugas mengelola penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang.

BAB II

BENTUK DUKUNGAN

Pasal 2

Dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang berupa:

a.penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan persyaratan sebelum pendirian, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.penyediaan bangunan untuk penyelenggaraan perkuliahan;
d.bantuan peralatan dalam rangka mendukung pemenuhan syarat minimal awal pendirian PSDKU Polnep di Singkawang;
e.bantuan tenaga edukatif dan tenaga administratif yang berstatus pegawai negeri sipil di daerah sesuai kompetensi dosen; dan
f.bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Strata 2 (dua) dan Strata 3 (tiga).

Pasal 3

(1)Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan nonfisik sesuai dengan rencana anggaran biaya penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang.
(2)Dukungan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyediaan lahan dengan luas paling rendah 5 ha (lima hektare).

BAB III

BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 4

( 1 ) Dukungan biaya penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang berasal dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dana penunjang/ operasional yang pengelolaannya dibantu oleh Polnep sebagai Politeknik pembina untuk PSDKU Polnep di Singkawang.

(2)Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSDKU Polnep di Singkawang dapat menggali sumber biaya dari:
1. a.partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Polnep dapat melakukan upaya penggalian dana melalui kerjasama kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

( 1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Singkawang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang diberikan secara bertahap untukjangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah kepada Unit Pengelola PSDKU Polnep Di Singkawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 6

(1)Keuangan PSDKU Polnep di Singkawang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU Polnep di Singkawang, Unit pengelola PSDKU wajib:

a.menyusun rencana anggaran biaya;
b.melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
c.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
d.mengelola barang milik/kekayaan PSDKU Polnep di Singkawang yang menjadi tanggung jawabnya;
e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
g.mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BABV PENGELOLA ASET

Pasal 8

(1)Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan oleh PSDKU Polnep di Singkawang meliputi tanah dan gedung.
(2)Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dialihkan menjadi aset PSDKU Polnep di Singkawang setelah berstatus menjadi Politeknik Negeri Singkawang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan berupa tanah yang belum dimanfaatkan oleh PSDKU Polnep di Singkawang tidak dapat dialihkan pemanfaatannya untuk kepentingan komersial.

Pasal 9

(1)PSDKU Polnep di Singkawang berhak memanfaatkan dan mengelola semua Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah untuk penyelenggaraan pendidikan.
(2)Dalam memanfaatkan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU Polnep di Singkawang wajib:
1. a.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penugasannya;
2. b.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penugasannya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
3. c.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
5. e.menyusun dan dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)PSDKU Polnep di Singkawang dilarang melakukan penghapusan, pengalihan, atau pemindahtanganan, pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Wali Kota.
(2)Bentuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjual;
2. b.tukar-menukar;
3. c.hibah;
4. d.penyertaan modal;
5. e.penyewaan;
6. f.meminjampakaikan;
7. g.kerja sama pemanfaatan; dan
8. h.bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak lain.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…