DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Singkawang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 16,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Singkawang telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah, namun k h u s u s n y a terhadap tarif pajak hotel dan pajak restoran dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif;

c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa kata "golF dalam Pasal 42 ayat (2) h u r u f g Undang- Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan JDIH Kota Singkawang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945 dan tidak memiliki kekuatan h u k u m mengikat sejak tanggal 12 J u l i 2012;
d.bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-576/MK-7/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang ditujukan kepada Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengamanahkan agar segera menghentikan pemungutan pajak hiburan atas permainan golf dan menyesuaikan Peraturan Daerah Pajak Hiburan tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u m f a, h u m f b, h u m f c, dan h u m f d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara JDIH Kota Singkawang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 T a h u n 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 T a h u n 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. 8.Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23); JDIH Kota Singkawang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23), diubah sebagai berikut:
9. 1.Ketentuan Pasal 3, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, y a k n i ayat (3a) dan ayat (3b), dan ditambah 2 (dua) ayat, y a k n i ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
(2)Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk j a s a penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya membeiikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(3)J a s a penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(3a)Dikecualikan, dari fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi/badan yang tidak menyewa kamar hotel tetapi menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan yang tersedia di hotel dengan dipungut bayaran oleh pihak hotel, maka dikenakan pajak atas Hiburan.
(3b)Orang pribadi/badan yang memesan makanan dan minuman yang tersedia difasilitas hotel dikenakan pajak atas restoran. JDIH Kota Singkawang
(4)Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.j a s a tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.j a s a sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. c.j a s a tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.j a s a tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. e.j a s a biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai orang pribadi/ badan yang tidak menyewa kamar hotel tetapi menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan yang tersedia dihotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan Peraturan WaUkota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai orang pribadi/badan yang memesan makanan dan minuman yang tersedia di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) diatur dengan Peraturan Walikota.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) h u r u f g diubah dan ditambah satu h u r u f yakni h u r u f k, serta ditambah 2 (dua) ayat, y a k n i ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan. JDIH Kota Singkawang
(2)Objek pajak Hiburan adalah j a s a penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); j . pertandingan olahraga; dan
10. k.u;afe/parfc, dan sejenisnya.
(4)Orang pribadi/badan yang memesan makan/minuman yang berada di fasilitas hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak atas restoran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai orang pribadi/badan yang memesan makan/minuman yang berada difasilitas hiburan sebegaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. Ketentuan Pasal 16 huruf h dihapus dan ditambah satu huruf yakni h u r u f q, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

B e s a m y a tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

a.untuk jenis pertunjukan dan keramaian u m u m yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
b.penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan u n t u k melestarikan budaya nasional ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk; JDIH Kota Singkawang
c.penyelengggiraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali pergelaran musik artis nasional ditetapkan sebesar 1 5 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
d.pasar seni dan pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
e.permainan video games atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1 5 % (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
f.penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke lounge, kafe, bar, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) dari j u m l a h yang dibayar konsumen;
g.permainan bilyar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
h.dihapus.
i.teijun lenting [bungee jump), sepeda air, jet ski, gokar, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1 0 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga j u a l ; j . penyelenggaraan permainan boling ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan kotor;
k.penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat ditetapkan sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
1. 1.mandi uap (steambath), mandi s a u n a dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
m.pertunjukan dan keterampilan yang menggunakan elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
n.panggung terbuka ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
o.panggung tertutup ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
p.penyelenggaraan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk; dan
q.waterpark, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga j u a l . JDIH Kota Singkawang Pasal I I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2017 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A l C H U l M I E Diundangkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2017 S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA SINGKAWANG, ttd S Y E C H BANDAR LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM. YASMALIZAR, S.H. NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK D A E R A H UMUM Dalam rangka peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemerintah Kota Singkawang berinisiasi meningkatkan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar 10%, h a l tersebut j u g a berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur batasan paling tinggi pengenaan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebesar 10% (Pasal 35 dan Pasal 40 U U Nomor 28 T a h u n 2009). Pengenaan peningkatan tarif tersebut tentunya didasarkan kepada kemampuan masyarakat atas penggunaan hotel dan restoran yang telah disebutkan diatas. Dalam hal, perluasan terhadap objek pajak daerah maka, dalam Peraturan Daerah ini diatur pengenaan pajak terhadap orang pribadi/badan yang tidak melakukan penyewaan terhadap hotel akan tetapi menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan dikenakan pajak atas hiburan, hal tersebut dikecuali u n t u k Hotel yang memberikan gratis u n t u k fasilitas olahraga dan hiburan kepada setiap orang baik yang menginap di hotel ataupun tidak menginap m a k a tidak dikenakan pajak atas hiburan. dan, u n t u k setiap orang pribadi/badan yang memesan makanan dan minuman yang tersedia di fasilitas hotel dikenakan pajak atas restoran. Selanjutnya, u n t u k setiap orang pribadi/badan yang memasan makanan dan minuman di fasilitas hiburan dikenakan pajak atas restoran. Untuk mengantisipasi masuknya investasi berupa pembangunan hiburan di Kota Singkawang atas permainan waterpark, dan sejenisnya yang dewasa ini telah merijadi salah satu wahana rekreasi favorit masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia, JDIH Kota Singkawang m a k a terhadap pengenaan tarif atas permainan tersebut, Pemerintah Kota Singkawang berinisasi mengenakan tarif hiburan atas permainan tersebut dalam Rancangan Perubahan Peraturan Nomor 11 T a h u n 2010 sebesar 10%. Pengenaan tarif Pajak tersebut didasari u n t u k lebih mendahulukan atau memberikan peluang bagi orang pribadi/badan u s a h a u n t u k melakukan investasi di Kota Singkawang, dikarenakan pengenaan tarif tersebut dibawah dari pengenaan batas paling tinggi dari U U Nomor 28 T a h u n 2009, Pasal 45 yaitu sebesar 3 5 % . Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-1X/2011, menyatakan bahwa kata "golf dalam Pasal 42 ayat (2) h u r u f g Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945 dan tidak memiliki kekuatan h u k u m mengikat sejak tanggal 12 J u l i 2012. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor S-576/MK-7/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- lX/2011 yang ditujukan kepada Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota se-lndonesia mengamanahkan agar segera menghentikan pemungutan pajak hiburan atas permainan golf dan menyesuaikan Peraturan Daerah Pajak Hiburan tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- lX/2011 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-576/MK-7/2012 tanggal 24 September 2012, dapat disimpulkan bahwa yang tidak dikenakan Pajak atas Golf adalah permainan golf atau pertandingan golf. Untuk setiap orang yang menyaksikan atau menonton pertandingan atas Golf, tetap dikenakan Pajak Hiburan atas Pertandingan Olahraga. JDIH Kota Singkawang II. PASAL D E M I PASAL P a s a l l Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas. A n g k a 2

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. H u r u f b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. JDIH Kota Singkawang H u m f i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan waterpark dan sejenisnya adalah satu bentuk wahana rekreasi berbasis air dengan memanfaatkan pola aplikasi Engineered Water Pleasure. Secara leksikal, waterpark merupakan secara keseluruhan dari permainan waterboom dan dapat dimaknai sebagai "sebuah taman rekreasi air atau sebuah taman hiburan yang memiliki area bermain air, seperti seluncuran air {water slide), bantalan air {splash pad), spray grounds {area, main air sembur), kolam arus / sungai malas {Lcuzy River), atau mandi rekreasi lainnya, berenang, dan lingkungan barefooting. Saat ini bahkan dilengkapi dengan beberapa jenis lingkungan surfingr atau bodyboarding buat an seperti kolam gelombang / kolam ombak {Wave Pool) a.ta\x Flowrider. Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…