Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 16,
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 16,
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah, namun k h u s u s n y a terhadap tarif pajak hotel dan pajak restoran dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
JDIH Kota Singkawang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23), diubah sebagai berikut:
JDIH Kota Singkawang
dan
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
JDIH Kota Singkawang
j . pertandingan olahraga; dan
Ketentuan Pasal 16 huruf h dihapus dan ditambah satu huruf yakni h u r u f q, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
B e s a m y a tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
JDIH Kota Singkawang
j . penyelenggaraan permainan boling ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan kotor;
JDIH Kota Singkawang Pasal I I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2017 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd T J H A l C H U l M I E Diundangkan di Singkawang pada tanggal 29 Desember 2017 S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA SINGKAWANG, ttd S Y E C H BANDAR LEMBARAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN D A E R A H KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM. YASMALIZAR, S.H. NIP. 19681016 199803 1 004 JDIH Kota Singkawang P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK D A E R A H UMUM Dalam rangka peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemerintah Kota Singkawang berinisiasi meningkatkan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar 10%, h a l tersebut j u g a berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur batasan paling tinggi pengenaan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebesar 10% (Pasal 35 dan Pasal 40 U U Nomor 28 T a h u n 2009). Pengenaan peningkatan tarif tersebut tentunya didasarkan kepada kemampuan masyarakat atas penggunaan hotel dan restoran yang telah disebutkan diatas. Dalam hal, perluasan terhadap objek pajak daerah maka, dalam Peraturan Daerah ini diatur pengenaan pajak terhadap orang pribadi/badan yang tidak melakukan penyewaan terhadap hotel akan tetapi menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan dikenakan pajak atas hiburan, hal tersebut dikecuali u n t u k Hotel yang memberikan gratis u n t u k fasilitas olahraga dan hiburan kepada setiap orang baik yang menginap di hotel ataupun tidak menginap m a k a tidak dikenakan pajak atas hiburan. dan, u n t u k setiap orang pribadi/badan yang memesan makanan dan minuman yang tersedia di fasilitas hotel dikenakan pajak atas restoran. Selanjutnya, u n t u k setiap orang pribadi/badan yang memasan makanan dan minuman di fasilitas hiburan dikenakan pajak atas restoran. Untuk mengantisipasi masuknya investasi berupa pembangunan hiburan di Kota Singkawang atas permainan waterpark, dan sejenisnya yang dewasa ini telah merijadi salah satu wahana rekreasi favorit masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia, JDIH Kota Singkawang m a k a terhadap pengenaan tarif atas permainan tersebut, Pemerintah Kota Singkawang berinisasi mengenakan tarif hiburan atas permainan tersebut dalam Rancangan Perubahan Peraturan Nomor 11 T a h u n 2010 sebesar 10%. Pengenaan tarif Pajak tersebut didasari u n t u k lebih mendahulukan atau memberikan peluang bagi orang pribadi/badan u s a h a u n t u k melakukan investasi di Kota Singkawang, dikarenakan pengenaan tarif tersebut dibawah dari pengenaan batas paling tinggi dari U U Nomor 28 T a h u n 2009, Pasal 45 yaitu sebesar 3 5 % . Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-1X/2011, menyatakan bahwa kata "golf dalam Pasal 42 ayat (2) h u r u f g Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945 dan tidak memiliki kekuatan h u k u m mengikat sejak tanggal 12 J u l i 2012. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor S-576/MK-7/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- lX/2011 yang ditujukan kepada Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota se-lndonesia mengamanahkan agar segera menghentikan pemungutan pajak hiburan atas permainan golf dan menyesuaikan Peraturan Daerah Pajak Hiburan tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- lX/2011 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-576/MK-7/2012 tanggal 24 September 2012, dapat disimpulkan bahwa yang tidak dikenakan Pajak atas Golf adalah permainan golf atau pertandingan golf. Untuk setiap orang yang menyaksikan atau menonton pertandingan atas Golf, tetap dikenakan Pajak Hiburan atas Pertandingan Olahraga. JDIH Kota Singkawang II. PASAL D E M I PASAL P a s a l l Angka 1
Cukup jelas. A n g k a 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. H u r u f b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. JDIH Kota Singkawang H u m f i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan waterpark dan sejenisnya adalah satu bentuk wahana rekreasi berbasis air dengan memanfaatkan pola aplikasi Engineered Water Pleasure. Secara leksikal, waterpark merupakan secara keseluruhan dari permainan waterboom dan dapat dimaknai sebagai "sebuah taman rekreasi air atau sebuah taman hiburan yang memiliki area bermain air, seperti seluncuran air {water slide), bantalan air {splash pad), spray grounds {area, main air sembur), kolam arus / sungai malas {Lcuzy River), atau mandi rekreasi lainnya, berenang, dan lingkungan barefooting. Saat ini bahkan dilengkapi dengan beberapa jenis lingkungan surfingr atau bodyboarding buat an seperti kolam gelombang / kolam ombak {Wave Pool) a.ta\x Flowrider. Angka 5
Cukup jelas.
Membuka PDF…