DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tambahan Setoran Modal, Penganggaran, Pertanggungjawaban dan Kewajiban, Pengawasan, Pembagian Dividen, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah d a n dalam upaya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang l e l a h melakukan penyertaan modal daerah pada PT. B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan B a r a t sejak t a h u n 2003 dan perlu ditambah setiap tahunnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, dan h u r u f b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada Perseroan Terbatas B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat T a h u n 2 0 1 8 - 2022; JDIH Kota Singkawang

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang D a s a r Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; Undang-Undang Nomor 7 T a h u n 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 T a h u n 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 T a h u n 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2 0 0 1 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 9 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 T a h u n 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); JDIH Kota Singkawang

8.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 1 Nomor 8 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 T a h u n 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T a h u n 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 1 Nomor 310); JDIH Kota Singkawang
13.Peraturan Daerah Nomor 1 T a h u n 1999 tentang Perubahan Bentuk H u k u m B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan B a r a t T a h u n 1999 Seri D Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang T a h u n 2008 Nomor 11); Dengan Persetujuan B e r s a m a D E W A N PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG TAMBAHAN S E T O R A N MODAL P E M E R I N T A H KOTA SINGKAWANG PADA P E R S E R O A N T E R B A T A S BANK PEMBANGUNAN D A E R A H KALIMANTAN BARAT TAHUN 2 0 1 8 - 2 0 2 2 B A B I K E T E N T U A N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Singkawang.
4.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang m a u p u n barang yang dapat dinilai dengan uang u n t u k diperhitungkan sebagai modal s a h a m daerah. JDIH Kota Singkawang
5.Penyertaan modal adalah setiap u s a h a dalam penyertaan modal daerah pada s u a t u u s a h a bersama pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6.T a m b a h a n setoran modal adalah tambahan terhadap j u m l a h modal daerah pada s u a t u u s a h a bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7.Deviden adalah bagian keuntungan PT. B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang s a h a m secara proporsional berdasarkan b e s a m y a s a h a m yang dimiliki.
8.Perseroan Terbatas B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. B a n k Kalbar adalah perseroan yang s a h a m n y a dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkav^ang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.K a s U m u m Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah u n t u k menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan u n t u k membayar s e l u r u h pengeluaran daerah. B A B II MAKSUD DAN T U J U A N

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Daerah adalah u n t u k memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan u s a h a perusahaan.
(2)T u j u a n dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Daerah adalah u n t u k mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah. B A B III TAMBAHAN S E T O R A N MODAL

Pasal 3

(1)Modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar sampai dengan 3 1 Desember 2017 sebesar Rp.31.605.000.000,00 (Tiga P u l u h S a t u Milyar E n a m R a t u s Lima J u t a Rupiah). JDIH Kota Singkawang
(2)T a m b a h a n setoran modal Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar pada T a h u n 2 0 1 8 - 2 0 2 2 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat P u l u h Milyar Rupiah) dan disertorkan setiap t a h u n dengan rincian:
1. a.T a h u n 2018 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
2. b.T a h u n 2019 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
3. c.T a h u n 2020 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
4. d.T a h u n 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah); dan
5. e.T a h u n 2022 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);
(3)J u m l a h keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar sampai dengan T a h u n 2022 menjadi sebesar Rp.71.605.000.000,00 (Tujuh P u l u h S a t u Milyar E n a m R a t u s L i m a J u t a Rupiah).
(4)Apabila modal sampai dengan T a h u n 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal pada PT. B a n k Kalbar dengan memertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

S e l u r u h modal disetor dan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

T a m b a h a n setoran modal Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar dilaksanakan oleh Walikota. B A B IV PENGANGGARAN

Pasal 6

Tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD. B A B V PERTANGGUNGJAWABAN DAN K E W A J I B A N

Pasal 7

PT. B a n k Kalbar setiap t a h u n wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada G u b e m u r b e m p a ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan. JDIH Kota Singkawang

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, PT. B a n k Kalbar wajib:

a.memaksimalkan penyaluran kredit produktif terutama kepada u s a h a mikro dan kecil dengan s u k u bunga ringan u n t u k masing-masing kelompok u s a h a sesuai ketentuan B a n k Indonesia;
b.mendorong serta menumbuhkembangkan u s a h a mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan;
c.memaksimalkan penyaluran modal u n t u k kelompok u s a h a menengah dan mendorong pelaku u s a h a lainnya; dan
d.mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif sesuai visi dan misi PT. B a n k Kalbar.

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah. B A B VI PEMBAGIAN D E V I D E N

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…