DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Lingkup; Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh Baru; Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh; Kerja sama, peran Masyarakat, dan kearifan Lokal; penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTAN PENINGKATAN KUALITAS KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMU

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERU HAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 2

aan tujuan yang ingin

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pe oman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan d Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan pe ghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kaw san Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini me "puti:

a.pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
b.peningkatan Kualitas terhadap Perumahan K muh dan Permukiman Kumuh; dan
c.kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN B RKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN UMUH BARU

Pasal 4

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya erumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
1. a.perIZinan;
2. b.standar teknis; dan
3. c.kelaikan fungsi.
(2)Kesesuaian terhadap perIZinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap
(3)Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaim a dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilakukan pada tahap pemanf; atan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan. ( 1)

Pasal 6

Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelGl..1..1:1'.c:uJ. fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l) hurufb dan hu f c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

a.bangunan gedung;
b.jalan lingkungan;
c.penyediaan air minum;
d.drainase lingkungan;
e.pengelolaan air limbah;
f.pengelolaan persampahan; dan
g.proteksi kebakaran.

(2)Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaiRan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pe 1 enuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentu undangan.

Pasal 7

peraturan perundang- Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

a.pemantauan;
b.evaluasi; dan
c.pelaporan.

Pasal 8

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pa 7 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: a . langsung; dan/ atau
1. b.tidak langsung.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran syarakat.
(3)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan gan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4)Pemantauan secara tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.data dan informasi mengenai kondisi ek isting Perumahan dan kawasan Permukiman; dan
2. b.pengaduan masyarakat maupun media ma sa.
(5)Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembanfya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum uh barn sebagaimana imaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan ke utuhan.

Pasal 9

(1)Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan ber embangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh barn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran ffiflSyarakat.
(3)Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli y g memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Pe , mahan dan kawasan Permukiman.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terha
1. a.perizinan dan standar teknis pada tahap erencanaan dan tahap pembangunan; dan b . kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada at (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berk mbangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh barn.

Pasal 10

( 1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkiembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebag~r:ana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyamμ,aian hasil pemantauan dan evaluasi.

(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran m syarakat.
(3)Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli y g memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
(4)Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi seba aimana dimaksud pada ayat ( 1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daeralh untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya erumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapa ketidaksesuaian maka Pemerintah Daerah dan/ atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

(1)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimak ud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.pendampingan; dan
2. b.pelayanan informasi.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasit s masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkafan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam ntuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pembimbingan; dan
3. c.bantuan teknis.
(4)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informas hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukim Kumuh.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…