Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 18 Tahun 2016
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG
menetapkan besaran dan susunan organisasi Peral1.gkat Daerah, Walikota memperhatikan asas:
BABIII PEMBENTUKAN UPT Pasal 6
('2) Rumah Sakit Daf"~'ab Kc>ta Son:.mg s~bagaima.na dimaksud ~nada avat {-ll \. "' 0 0 ..L •..1 \. I bersifat otonom dalam penyelenggm'aan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keumlgml badml layanml umum Daerah.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanaktm tugasnya sampai dengan ditetapkmll1ya peraturml \valikota tentrulg pembentukan UPT ymlg baru. -8 BABIV STAF AHU
Walikota cla}::lIIl melaksanakan tugasnya clibantu 3 (tiga) staf allli. BABV KEPEGAWAIAN
PejabatAparatLU~ Sipil Negara pada Perangkat Daerall diangkat d~ill diberhentikan oIeh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-llllclang8.Il. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN
PeI'mlgkat Daerall ymlg melaksanakml sub Urusan Pemeli11.tallml biclmlg Bencana, ymlg terbentuk clengml susunml oI'gmlisasi clan tata kelja sebelum Percla ini diundm1.gkml, tetap melaksmlakan tugasnya sarnpai clengml clibentuknya PeI'mlgkat Daerah bm~u yang melaksmlakan sub urusan bencana sesuai clengml ketentuml peI'atuI'an peI'uncl::':Ulg-unclmlgml. KETENTUAN PERALIHAN
Pacla saat PeI'atuI'ml Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menclucluki jabatannya clan melaksanakml tugasnya sampm clengan ditetapkmlnya pejabat ymlg barn berdasarkan PeI'atuI'ml Dacrah ini. --- - - - -- - -9 Pasal 15 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksan_akan mulai ta11.un 2017. KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
1) Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 9 dan Pasal 10 (Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana); 2) Bab III, Bagian Kelima, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 11 dan Pasal 12 (8adan Lingkungan Hidup); 3) Bab III, Bagian Keenam, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 13 dan Pasal 14 (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah); 4) Bab III, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 15 dan Pasal 16 (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu); 5) Bab III, Bagian Kcscmbilan, Paragraf 1 dan paragraf 2, Pasal 19 dan Pasal 20 (Satuan Polisi Pamong Praja).
D'P"'I......-.::t1-""I-.-r.r:::l"'Yl n.r:::lpr.r:::llll l- ~---~-- ~ Menengah Kota Sorong;
Per:::1tnrnn D:::1el':'lh Kota Sorong NOt1-10r 2~ 1'ahlln 2012 tentang Organisasi dat1. Tata Kerja Dinas Pemuda datI Olahraga Kota Sorong; h, Peraturatl Daerah Kota Sorong NomoI' 7 Tahun 2013 tentang Organisasi datI Tata Kelja Badan Kepegawaiatl Daerall Kota Sorong;
J. Peraturan Daerah Kota Sorong NomoI' 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelja Unit Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong;
·"10
T. PeI':~{turarl Daerall Kota Sorong Nomor 6 Talnln 2015 tentang Organisasi darl Tata KeIja Dinas Pekelja;::m Umum Kota Sorong;
dicabnt dan dinyatakarl tidak bel'la.ku.
Pas-ill 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturarl Dacrah ini scpar~jang mengenar teknis pelaksar~aarl1]ya diatllr 1ebih lanjut dalam Per3turan Walikota. -11
Peraturan Daerah ini dapat dit:i:njau kembali paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peratllnln Daerah ini.
Pen'ltnrml Daerah ini mulai berlakn p8da tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, mernerilltallkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dellgaIl penempataIlnya daklm Lernbaran Daerall Kola Somng. Uitctapkan di Sarong pada tanggal 14 - 12 - 2016 PIt. WALIKOTA SORONG, CAP/ITO JAKONIAS SAWAKI Diundangknn (li Sarong pada tangg:::tl 14 - 12 - 2016 CAP/TTD WELLY TIGTIGWElXIA LEMBARAN DAEI\AH KOTA SaRONG TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAElXAH KOTA SaRONG PROVINSI PAPUA BARAT: (18 / 2016) Salinan Sesuai deng:::lll Asliuya a.n. 1,"cp31a Bagian Hukum .~;;,';::11,\~:~PJ.?bag Penyusun8 n )~ ·if~'til·~ Hukum Daerah ;:§?~-:',;;~?~ ANY GUNTARI Penata Tk. I / III d NJP.19780325 200312 2 () 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SORONG I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemetintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiIi dati unsur staf yang diwadalli dalam sekretaliat daerah, unsur pelaksana urusan pemeIintahan yang diserallkan kepada daerall yang diwadalli dalam diIlas daerall, unsur pelaksana fungsi fungsi penunjang urusan pemelintahan daerall yang diwadalli dalam badan daerah, unit kelja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspketorat elml satuan polisi pamong praja serta distlik sebagai perccmgkat claerah yang bersifat ke,vilayallaIl yaIlg melaksanakaIl f'ungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi peiaYaIlaIl tertentu yaIlg bersifat sederhana elaIl intensitas tinggi. SedaIlgkaIl DPRD dibaIltU oleh sekretaIiat DPRD yang bertugas membelikaIl pelayanan admiIlistrasi kepada DPRD daIl membaIltu pelakSaIlaan fungsi DPRD. Dasar utama pembentukaIl peraIlgkat daerall adaiall adanya UTI1SaIl pemelintahaIl yaIlg diserallkaIl kepada daerah dan menjadi ke,venangan daerah, ys_ng tereliIi atas UrUSaIl "\vajib elaIl urusan pilihan. Unlsan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan elengaIl pelayanan dasaI'. Dalam menyelenggarakan urusan pemelintallaIl dimalcsud, pemerintahan daerall mempIiolitaskan peiaksanaaIl UrUSaIl "\vajib yaIlg berkaitaIl dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masYaI-akat dapat tennenuhi seCaI'a optimal. Undcing-Undang NomoI' 23 Tallun 2014 tentang PemeIintallaIl Daerall, membawa perubahaIl yaIlg signifikaIl terhadap pembentukaIl peraIlgkat daerall, dengaIl plinsip tepat fungsi daIl tepat UkUraIl (rig/ltsizing) berelasarkan beban keIja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerall. Hal rasional, proporsional, efektif elaIl efisien. Kera~lgka berfikir dalmll pengelompokaIl elemen besar organisasi perangkat daerah adalah balnva pembentukan organisasi terdiIi atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerall)' operating C£Jre (diIlas daer8,1l), technosinlcture (badanj fungsi penunjang) dElIl supporting stoff (staf pendukung). Dinas daer~h merupakaIl pelaksaIla fungsi inti (operating core) yaIlg me13.KSaIlakaIl tugas daIl fungsi sebagai pembaIltu kepala daerall dalam melakSaIlakan fungsi mengatur daIl mengurus sesuai bidang UrUSaIl pemelintahan yaIlg diserahkaIl kepada daerah, baik UTI1SaIl wajib maupun l1rnsan nilihan. Harlan rlRerRh 111elRksR11RkRn fl1ngSl nenllnlRnQ J 0 i J (J (technostnlcture) yaIlg me1akSaIlakaIl tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjaIlg kelaIlcaI'aIl peiaksanaaIl fungsi inti (operating cf.Jre). Fungsi penunjang penyelenggaraan UrUS('Ul pemerintahan daerall antara lain meliputi perencanaan, pengm",'asan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembmlgan, pelldidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dellgan pcraturan penlndang-unclangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumal'l sakit daerall, kesatuan pengelola hutan, perw:lkilan daeral'l, clan Leruhaga Pdaksana teknis lainnva seSUill kebutnhan rlml kharaktelistik claer["til. Pen}denggill'aan urUSem pemerintallilll daerall yilllg bersi:l:at \vajih, (liscIenggarakan oleh selurlLh llrovinsi, kahupaten, dankota, serlangkill'l penyelenggaraan urusan pemerint8han yrlng bersifat pilihffil h81Tva dapat diselenggarakan ole11 daerall y~Tlg memiliki patensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dirnaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daer8h dalam rangka mcmpercepat proses peningkatan kesejallteraan rclhJ at. Peraturan Pemerintall ini pada pnllslpnya dimaksudk "l ..,1.-- la n11 i ...-1 ..:",-1 ')nn "'arn~Tl l rlpTltT Tl 1 nnn"'~--Lv..L~&"--:.u 'k.J'..L"-.Lti -L-L--l..AoL--'----1- "'__ LL--LI--.I. ~'\.J'-.J >oJ IJLt....&. "-"-'-.-..L.Lf,'l.,..-L.L.L ..1. '-_~~ ~. Pembinaan clan pcngendalian perangkat daerah dal3lll Peraturan Pemerintah ini dimaksudkcUl dal31ll I'angka pencI'apaJ] koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaeI'al1 dCln (1ntarsektoI', sehingga masing-masiIlg pemerintah claerah taat asas dan taat 11011na clalam penataan kelcmbagaan perangkat daerah. Pcmerintah clapat membatalkan peI'atuI'an cLaerall tentall.g pembentukan perangkat daerah yang hertentangan dengan ketentuan yrmg diatur dalam Peratllr 1.J.. ct..,;:)J. untuk illClllVeI'ifikasi kebenm'311 adillinistrasi atas pertauggung ja\vabm1. yang c1is;nllpaikan oleh kepala clinas, kepala badan, sckretaris DPRD, inspektlll', kepala satuan polisi pamong praja clan distIik kepac1a kepala c1aercdL Sekretaris daerah tic1ak clapat llleng311lbil keputuS8l1 senc1iri atas "'111.",1-""11"" l>Prt':U"\(THHll.Ti· HH ..l'''''~_HHr",=>lUQn upr,Qrl01 l.-+>r,"",J"" -"l"APp:;oh....... '-A-"--J k-JI' I\.A...."-I....L\JA. J:'''--'..L 'I._'L_.......... 5~ 'L-I._L..Lfi''L-'L ,- ,- 'L-'Lr-J'L-4-.LA.. .J ~.Lb "'-"L ............ 'L_-t...&...&..£ _t...-IL--t.....LL .... 'L-.- LA. .........-.....-lJ'L-4.."----t..'L-'L .L .... -.....-IJ"'---"'--.L~ '-.-__'--'-"-FA.. ~..L. Dal311l implernentasi penataan perangkat daerah berdasarkan PeI'atuI'an Pemerintal1. ini meneI'apk311. prinsip-prillsip organisasi yang ideal, ant31'a lain beb:=m kelja ya ng seimbang, pelembagacUl fungsi staf dan fUllgsi lini serta fungs! pendukung secmH tegas, eflslcns! clan efektifitas, rent[-mg kenclali serta tata kelja yang jelas. II. PASi\L DF:MI PASAL Pasa! 1 Cllkup jelas Pasa12 i\, SekI'ctcuiat Daerah
-4
Disuik da n Kelurahan
Pasa14 Cnknp jelas Pasa15 Hllruf a Cukup jelas Hllrnfb Yang ctnnaksud clengan Jl1insip efisiensi acta Jall bahwa dalam pcmbentukml perangkat dacrah rlitcntukan berdasm'k<:ul perbandingml tirlgkat daya guna yang paling tillggi yang dapat diperoleh. HUfilfc Yang dimaksud dengan. prinsip efektifitas adalah bahvl7a pembentukml Perangkat Daerah hams berOlientasi pada tujuan ymlg tepat guna dan berdaya guna. Huruf d Ym1.g diInaksud den.gan prlllsip pembagiml habis tugas adalah IJah\va dalam pembentukml perangkat daerah tidak boleh ada tugas dml fllngsi yang tidak terbagi kqx'lda 5R1ah satu permlgkat daerah dan tidak boleh ada tugas dan fungsi yang menjadi tugas lebih dali satu pcrangkat daerah. -5 Huntfe Yang dimaksud dengan prinsip rcntang kendali adalah bahwa dalam mencntukan jumlal1. prangkat daerah d8J1. jumlah unit keIja pada perangkat dacrah haTL1S didasarkan pada kemampuan setiap pimpinan untuk mengendalikan unit keIja dibawahnya. Huruff Yang dimaksud dengan prinsip tata kelja yang jelas adalah balT\\'a clalmn pelaksanaan tugas d8n fungsi sctiap perangkat r18crah clem setiap unit kClja pada perangk8t claer811 h::trus harus mempllnym huhllngan kelja yang jelas baik vertik81 maUpllll horizontal. Hurufg Yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas adalah bahwa dalam penentuan tugas dan fungsi setiap perm1.gkat daerah dan unit kelja pada perangkat harus memberikan ruang untuk menampung tugas clan fungsi yang belum clapat ditentukan dengm1. pclsti dan memberik8Tl ruang untuk melaksanakan tugas dan fungsi lintas perangkat daerah. Huruf 11 Yang dimaksud dengall prillsip adanya urusan pClllerintallall ym1.g lllenjacli ke,venangan dacr:clll balnva perangkat daerah hal1.~ca clibcntuk ulltuk melaksanakan urusan pcmerintal1.m1. ym1.g diserahkall kepada cLacrah balk berdasm'kan azas otonollli atau ditugaskeLl1. hcrdaS8rkm1. azas tugas pembantum1.. Hurufi Ym1.g dimakslld dengan prinsip intcnsitas lHllsan pemerintahan dan potensi daeral1. adalah bahwa penentllm1. jUlulah dan susunan perangkat daerah didasarkm1. pada volume betlan tugas untuk melaks8nakan suatu llrUS;cln pemerintahan atau volume beban tugas untllk mendukung dan lllennuj8ng pelaksm1.aan urusan pcmcrintahan. Pasal () Cuk up jelas Pasal 7 Cllkup jclas Pasa18 CUicllI' jclas Pasal 9 Cukup jelas PasallO Cukup jelas P8Sal 11 Cllkup jelas Pasal 12 Cukup je1as Pasal 13 Cukup jelas .....,... -() Pasal 14 Cukupjelas Pasal 15 Cukup jelas
Membuka PDF…