DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sorong

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAH DISTRIK MARITIM

Isi peraturan

Pasal 10

Pembangunan ekonomi Distrik Sorong Kepulauan dimaksud.kan sebagai upaya untuk meningkatkau pendapatan masyarakat Sorong Kepulauan, melalui pembukaan akses masyarakat Distrik Sorong Kepulauan terhadap lapangan pekerjaan dan Usaha yang berbasis sumber daya laut, pcsisir, dan pulau-pulau.

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan yang dilakukan sebagai implementasi rencana pernbangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dan diawasi langsung oleh DPRDKota Sorong.
(2)Pengawasan terhadap program pembangunau wilayah atau masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, wajib dilakukan oleh masyarakat,
(3)Mekanisme penartganari terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Sorong Kepulauan ditetapkan secara bersama antara masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, DPRD Kota Sorong, dan Pemerintah Kota Sorong.

BAB VI

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pembangunan wajib mempertimbangkan karakteristik wilayah dan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
(2)Dalam setiap kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 7

BABIV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

(1)Pembangunan budaya masyarakat Sorong Kcpulauan didasarkan atas nilai- nilai yang sudah ada dan hidup dalarn masyarakat di Distrik Sarong Kepulauan.
(2)Pembangunan budaya dimaksudkan untuk menciptakan kcharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, masyarakat lokal dengan orang yang mcngunjungi wilayah Distrik SorongKepulauan.

Pasal 13

a.Meningkatkanjumlah sarana dan kualitas pelayarian keschatan masyarakat Distrik Sarang Kepulauan
b.Meningkatkanjumlah sarana dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat Distrik Sarong Kepulauan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN BUDAYA WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN Pembangunan sosial Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya urrtuk meningkatkan Indeks Pembangunan Marrusia,melalui upaya:

Pasal 12

(1)Pembangunan ekonorni Wilayah Distrik Sarang Kepulauan wajib menghindari eksplorasi yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan WilayahDistrik Sarong Kepulauan.
(2)Pembangunan ekonomi dalam skala besar perlu mendapat persetujuan DPRDKota Sarong.

BAB VII

PEMBANGUNAN SOSIAL WILAYAH SORONG KEPULAUAN

Pasal 11

"',suai dengan Aslinya "'"",AN HUKUM j\lYUSUNAN , DAERAH a.n. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT: ('7 / 2016) LEMBARAN DAERAH KOTA SORONGTAHUN 2016 NOMOR 7 Diundangkan di Sorong pada tanggal 29 _-9 - 2016 SEKl~ETARIS DAERAH KOTA SOI~ONG, CAP/TID WELLY TIGTIGWERIA Ditetapkan di Sorong pada tanggal 29 - 9 - 2016 \VALIKOTA SORONG, CAP/'ITD LAMBERTHUS JITMAU Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Ag31' setiap Or31'lg mengetahuinya memerintahkan penguudangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Pasal 14

BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 3 Culrnp jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasall Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

1.UMUM Sorong kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Distrik- distrik lain di wilayah Pemerintah Kota Sorong karena dikelilingi oleh lau tan (maritim]. Untuk membangun Distrik Sorong Kepulauan perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan Distrik-d istrik yang lain, tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya ash ekologi dan memperkuat peran masyarakat, lembaga pernerintah serta mendorong masyarakat Sorong Kepulauan dalam mengelola sumber daya pesisir, lautan dan pulau kecil, meningkatkan riilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat agar tercapai rasa keadilan bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan pada Distrik Sorong Kepulauan sebagai Wilayal1 Distrik maritim perlu dibentuk Peraturan Daerah. PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAHDISTRIK MARITIM TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR TAHUN 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7 Pasal 14 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasalll Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas 2

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 10

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan yang dilakukan sebagai implementasi rencana pernbangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dan diawasi langsung oleh DPRDKota Sorong.
(2)Pengawasan terhadap program pembangunau wilayah atau masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, wajib dilakukan oleh masyarakat,
(3)Mekanisme penartganari terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Sorong Kepulauan ditetapkan secara bersama antara masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, DPRD Kota Sorong, dan Pemerintah Kota Sorong.

BAB VI

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pembangunan wajib mempertimbangkan karakteristik wilayah dan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
(2)Dalam setiap kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 7

BABIV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

(1)Pembangunan budaya masyarakat Sorong Kcpulauan didasarkan atas nilai- nilai yang sudah ada dan hidup dalarn masyarakat di Distrik Sarong Kepulauan.
(2)Pembangunan budaya dimaksudkan untuk menciptakan kcharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, masyarakat lokal dengan orang yang mcngunjungi wilayah Distrik SorongKepulauan.

Pasal 13

a.Meningkatkanjumlah sarana dan kualitas pelayarian keschatan masyarakat Distrik Sarang Kepulauan
b.Meningkatkanjumlah sarana dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat Distrik Sarong Kepulauan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN BUDAYA WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN Pembangunan sosial Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya urrtuk meningkatkan Indeks Pembangunan Marrusia,melalui upaya:

Pasal 12

(1)Pembangunan ekonorni Wilayah Distrik Sarang Kepulauan wajib menghindari eksplorasi yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan WilayahDistrik Sarong Kepulauan.
(2)Pembangunan ekonomi dalam skala besar perlu mendapat persetujuan DPRDKota Sarong.

BAB VII

PEMBANGUNAN SOSIAL WILAYAH SORONG KEPULAUAN

Pasal 11

Pasal 14

BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 3 Culrnp jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasall Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

1.UMUM Sorong kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Distrik- distrik lain di wilayah Pemerintah Kota Sorong karena dikelilingi oleh lau tan (maritim]. Untuk membangun Distrik Sorong Kepulauan perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan Distrik-d istrik yang lain, tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya ash ekologi dan memperkuat peran masyarakat, lembaga pernerintah serta mendorong masyarakat Sorong Kepulauan dalam mengelola sumber daya pesisir, lautan dan pulau kecil, meningkatkan riilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat agar tercapai rasa keadilan bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan pada Distrik Sorong Kepulauan sebagai Wilayal1 Distrik maritim perlu dibentuk Peraturan Daerah. PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAHDISTRIK MARITIM TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR TAHUN 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7 Pasal 14 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasalll Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas 2