DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan keolahragaaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga di Kota Sorong, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3.Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti S A L I N A N Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4535);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Distrik adalah Distrik di Kota Sorong.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8.Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13.Guru olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosipelajar.
14.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
15.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga meliputi guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, danjuri.
17.Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19.0lahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yangtumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dankegembiraan.
21.Olahraga disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
22.Olahraga aparatur sipil negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
23.Kesehatan olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
24.Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
25.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
26.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
27.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28.Sarana olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Induk organisasi olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan Organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga didaerah.
31.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
32.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multievent).
33.Festival olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
34.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
35.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
36.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
37.Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan untuk:

a.mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
c.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
b.tenaga keolahragaan;
c.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
d.penyediaan dan pengelolaan;
e.prasarana dan sarana;
f.penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h.keolah ragaan;
i.hak dan kewajiban masyarakat;
j.partisipasi pelakuusaha;
k.koordinasi dan kerjasama;dan
l.sistem informasi keolahragaan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi:

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga disabilitas; dan
e.olahraga aparatur sipil negara.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
2. b.membangun karakter yang sportif;
3. c.keterampilan olahraga; dan
4. d.mengembangkan minat dan bakat olahraga.
(2)Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
1. a.pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga; dan
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
(2)Sentra pembinan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga daerah melalui:
1. a.sekolah khusus olahraga; dan
2. b.pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah serta bangsa.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
2. b.peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap daerah.

Pasal 10

(1)Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tanggung jawab induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
2. b.pengkoordinasian olahragap restasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah;
3. c.pemberdayaan perkumpulan olahraga;
4. d.pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
5. e.penyelenggaraan berkelanjutan, kompetisidan kejuaraan secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…