Peraturan daerah ini mengatur tentang inovasi daerah dan untuk mencapainya
Memuat teks peraturan…
menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Walikota kepada Menteri. ( 2 ) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. ( 3 ) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. ( 4 ) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan ujicoba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
BAB VI
Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan 8 Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII
( 1 ) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ( 2 ) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
( 1 ) Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri. ( 2 ) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi 9 Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
( 1 ) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. ( 2 ) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
( 1 ) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 ) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
( 1 ) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah. ( 2 ) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
BAB IX
( 1 ) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. ( 2 ) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah. 10
BAB X
( 1 ) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota. ( 2 ) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 27- 11- 2019 WALIKOTA SORONG, CAP / TTD LAMBERTHUS JITMAU Diundangkan di Sorong pada tanggal 27- 11- 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG CAP/ TTD WELLY TIGTIGWERIA LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 17. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG POVINSI PAPUA BARAT : (70/11/2019). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM YOHANIS SALLE Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19621213 198903 1 013 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INOVAS IDAERAH I. UMUM Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Inovasi Daerah disatu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun disisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalah gunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan criteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, ujicoba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan 12 Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…