DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan penggunaan jalan. Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan, pengendali pemakai jalan dan pengaman pemakai jalan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor S A L I N A N 2 3960) Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 3 1994 tentang Alat Pengendalian dan Pengaman Pemakai Jalan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing- masing.
8.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
11.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan,
12.Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
13.Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
14.Perlengkapan jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat 4 lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna/pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
15.Pengendali pemakai jalan adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas- ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
16.Pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau lalu lintas dan pita penggaduh.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan, pengendali pemakai jalan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor harus berjalan pada masing-masing jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan serta tata cara pengikatan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan.
(2)Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah Kota Sorong dilarang mengotori jalan.

Pasal 5

(1)Setiap kendaraan bermotor yang bermuatan dilarang melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin penggunaan jalan.
(2)Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus.
(3)Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya berlaku bagi jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk selama 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Bagi kendaraan bermotor termasuk kereta gandengan, dan kereta tempelan 5 yang mengangkut alat berat melebihi dimensi/daya angkut yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan.
(3)Setiap pengguna jalan yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan dan perlengkapannya yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan jalan dan perlengkapannya yang rusak seperti keadaan semula.
(4)Ketentuan tentang penetapan biaya penggantian kerugian serta tata cara penggantian kerugian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang;
1. a.membuat atau memasang portal;
2. b.membuat atau memasang tanggul pengaman jalan(speedtrap);
3. c.membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum;
4. d.menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah;
5. e.membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
6. f.menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya;
7. g.memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman;
8. h.mengubah fungsi jalan;
9. i.membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
10. j.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
11. k.membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diberikan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketetapan lokasi, penempatan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
(2)Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut dapat diberikan izin apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
(3)Apabila pengguna jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Daerah menempatka petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

BAB III

6 KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

(1)Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat.
(3)Harus membuat surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

(1)Bentuk surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…