DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kota Sorong dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam

Menetapkan

menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kota Sorong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
2. 3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11. 12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI HONORARIUM PEMERINTAH DERAH KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sorong.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah KotaSorongyang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah KotaSorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kota Sorong.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.
10.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
14.Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
15.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
20.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
22.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
23.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
24.Honorarium daerah atau tenaga kerja honor adalah seseorang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Sorong yang mendapatkan upah dan kedudukan atau status yang ditetapkan oleh Walikota.
25.Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Sorong yang mempekerjakan pegawai honorarium dengan membayar gaji.
26.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak sebagai ahli waris yang sah.
27.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemberi kerja.
28.Upah adalah gaji yang merupakan hak honorarium yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kota Sorong kepada honorarium yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja berdasarkan keputusan Walikota.
29.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
30.Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
31.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kota Sorong dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

a.untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pegawai honorarium daerah;
b.terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pegawai honorarium dilingkungan Pemerintah Kota Sorong;dan
d.untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kota Sorong.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaanberdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat;dan
c.keadilan.

Pasal 5

Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip :

a.kegotongroyongan;
b.keterbukaan;
c.kehati-hatian;
d.akuntabilitas; dan
e.kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah honorarium Pemerintah Kota Sorong.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

a.program JKK;dan
b.program JKM.

BAB V

PENETAPAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Honorarium daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerjadan kematian.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI

KEPESERTAAN, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 9

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…