DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sorong

regulasi_utama

Ringkasan

PENGENDALIAN TUBERKOLOSIS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk percepatan penanggulangan dan pengendalian Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Tuberkulosis; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3894) S A L I N A N sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor hk.02.02/Menkes/52/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Kepala Daerah Kota Sorong.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong.
7.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
9.Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium yaitu Mycobacterium Tuberkulosis.
10.Pengendalian Tuberkulosis adalah serangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita.
11.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong.
12.Distrik adalah Distrik di Kota Sorong.
13.Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Sorong.
14.Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola milik Daerah, Pemerintah atau Swasta.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 4

(1)Dalam penanggulangan Tuberkulosis harus menerapkan prinsip sebagai berikut:
1. a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
2. b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
3. c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
4. d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Tuberkulosis serta orang-orang terdampak;
6. f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan;
7. g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian Tuberkulosis;
8. h.mengembangkan sistem informasi; dan
9. i.melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas:
1. a.perencanaan tingkat Kota;
2. b.koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis di Kota;
3. c.pendanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis;
4. d.mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
5. e.monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan pengendalian Tuberkulosis;
6. f.membantu pengadaan, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
7. g.koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dengan institusi terkait;
8. h.pemantapan mutu laboratorium Tuberkulosis; dan
9. i.pencatatan dan pelaporan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Arah kebijakan pengendalian Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Panjang, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang, dan Rencana Strategis Nasional Pengendalian Tuberkulosis.

Pasal 6

Kebijakan pengendalian Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.menggunakan strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan Tuberkulosis (Global Stop Tuberkulosis Strategy);
c.penguatan pengendalian Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
d.penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian Tuberkulosis dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Rumah sakit Paru (RSP), Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), Klinik Pengobatan serta Dokter Praktek Mandiri (DPM); dan
e.pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingi Pertama (FKTP) dan pengobatan Tuberkulosis dengan tingkat kesulitan yang tidak dapat diobati oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Pasal 7

Strategi pengendalian Tuberkulosis merupakan strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) yang terdiri atas:

a.komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
b.penemuan kasus yakni melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;
c.pengobatan yang standar, yakni dengan supervisi dan dukungan pasien;
d.sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang efektif; dan
e.sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap basil pengobatan pasien dan kinerja program.

Pasal 8

Strategy Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperluas menjadi Strategi Stop Tuberkulosis, yaitu:

a.mencapai dan mengoptimalkan serta mempertahankan mutu Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS);
b.merespon masalah Tuberkulosis-HIV, Multi Drug Resistant (MDR)- Tuberkulosis dan tantangan lainnya;
c.berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan;
d.melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta;
e.memberdayakan pasien dan masyarakat; dan
f.melaksanakan dan mengembangkan penelitian.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Kegiatan pengendalian Tuberkulosis terdiri atas:
1. a.tata laksana paripurna;
2. b.manajemen program Tuberkulosis; dan
3. c.pengendalian Tuberkulosis Komprehensif.
(2)Tata Laksana Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.promosi Tuberkulosis;
2. b.pencegahan Tuberkulosis;
3. c.penemuan pasien Tuberkulosis;
4. d.pengobatan pasien Tuberkulosis; dan
5. e.rehabilitasi pasien Tuberkulosis.
(3)Manajemen Program Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perencanaan program pengendalian Tuberkulosis;
2. b.monitoring dan evaluasi program pengendalian Tuberkulosis;
3. c.pengelolaan logistik program pengendalian Tuberkulosis;
4. d.pengembangan ketenagaan program pengendalian Tuberkulosis; dan
5. e.promosi program pengendalian Tuberkulosis.
(4)Pengendalian Tuberkulosis Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penguatan layanan Laboratorium Tuberkulosis;
2. b.public-private mix Tuberkulosis;
3. c.kelompok rentan Tuberkulosis;
4. d.kolaborasi Tuberkulosis-HIV;
5. e.Tuberkulosis anak;
6. f.pemberdayaan masyarakat dan pasien Tuberlculosis;
7. g.pendekatan praktis kesehatan Baru (Practicle Approach to Lung Health (PAL));
8. h.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (MTPTRO); dan
9. i.penelitian Tuberkulosis.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan di luar fasilitas kesehatan dan sektor lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi pemerintah, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat clan organisasi masyarakat lainnya guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit Tuberkulosis.
(3)Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular termasuk Tuberkulosis, dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.konsultasi, bimbingan dan konseling;
3. c.intervensi perubahan perilaku;
4. d.pemberdayaan; dan
5. e.pelatihan.
(4)Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk percepatan penanggulangan dan pengendalian Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Tuberkulosis; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3894) S A L I N A N sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor hk.02.02/Menkes/52/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Kepala Daerah Kota Sorong.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong.
7.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
9.Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium yaitu Mycobacterium Tuberkulosis.
10.Pengendalian Tuberkulosis adalah serangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita.
11.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong.
12.Distrik adalah Distrik di Kota Sorong.
13.Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Sorong.
14.Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola milik Daerah, Pemerintah atau Swasta.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 4

(1)Dalam penanggulangan Tuberkulosis harus menerapkan prinsip sebagai berikut:
1. a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
2. b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
3. c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
4. d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Tuberkulosis serta orang-orang terdampak;
6. f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan;
7. g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian Tuberkulosis;
8. h.mengembangkan sistem informasi; dan
9. i.melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas:
1. a.perencanaan tingkat Kota;
2. b.koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis di Kota;
3. c.pendanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis;
4. d.mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
5. e.monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan pengendalian Tuberkulosis;
6. f.membantu pengadaan, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
7. g.koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dengan institusi terkait;
8. h.pemantapan mutu laboratorium Tuberkulosis; dan
9. i.pencatatan dan pelaporan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Pasal 6

Kebijakan pengendalian Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.menggunakan strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan Tuberkulosis (Global Stop Tuberkulosis Strategy);
c.penguatan pengendalian Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
d.penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian Tuberkulosis dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Rumah sakit Paru (RSP), Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), Klinik Pengobatan serta Dokter Praktek Mandiri (DPM); dan
e.pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingi Pertama (FKTP) dan pengobatan Tuberkulosis dengan tingkat kesulitan yang tidak dapat diobati oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Pasal 7

Strategi pengendalian Tuberkulosis merupakan strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) yang terdiri atas:

a.komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
b.penemuan kasus yakni melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;
c.pengobatan yang standar, yakni dengan supervisi dan dukungan pasien;
d.sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang efektif; dan
e.sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap basil pengobatan pasien dan kinerja program.

Pasal 8

Strategy Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperluas menjadi Strategi Stop Tuberkulosis, yaitu:

a.mencapai dan mengoptimalkan serta mempertahankan mutu Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS);
b.merespon masalah Tuberkulosis-HIV, Multi Drug Resistant (MDR)- Tuberkulosis dan tantangan lainnya;
c.berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan;
d.melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta;
e.memberdayakan pasien dan masyarakat; dan
f.melaksanakan dan mengembangkan penelitian.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Kegiatan pengendalian Tuberkulosis terdiri atas:
1. a.tata laksana paripurna;
2. b.manajemen program Tuberkulosis; dan
3. c.pengendalian Tuberkulosis Komprehensif.
(2)Tata Laksana Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.promosi Tuberkulosis;
2. b.pencegahan Tuberkulosis;
3. c.penemuan pasien Tuberkulosis;
4. d.pengobatan pasien Tuberkulosis; dan
5. e.rehabilitasi pasien Tuberkulosis.
(3)Manajemen Program Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perencanaan program pengendalian Tuberkulosis;
2. b.monitoring dan evaluasi program pengendalian Tuberkulosis;
3. c.pengelolaan logistik program pengendalian Tuberkulosis;
4. d.pengembangan ketenagaan program pengendalian Tuberkulosis; dan
5. e.promosi program pengendalian Tuberkulosis.
(4)Pengendalian Tuberkulosis Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penguatan layanan Laboratorium Tuberkulosis;
2. b.public-private mix Tuberkulosis;
3. c.kelompok rentan Tuberkulosis;
4. d.kolaborasi Tuberkulosis-HIV;
5. e.Tuberkulosis anak;
6. f.pemberdayaan masyarakat dan pasien Tuberlculosis;
7. g.pendekatan praktis kesehatan Baru (Practicle Approach to Lung Health (PAL));
8. h.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (MTPTRO); dan
9. i.penelitian Tuberkulosis.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan di luar fasilitas kesehatan dan sektor lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi pemerintah, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat clan organisasi masyarakat lainnya guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit Tuberkulosis.
(3)Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular termasuk Tuberkulosis, dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.konsultasi, bimbingan dan konseling;
3. c.intervensi perubahan perilaku;
4. d.pemberdayaan; dan
5. e.pelatihan.
(4)Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.