DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah kota Sorong ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah kota Sorong tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, S A L I N A N Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 449);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sorong.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, terdiri dari :

1.Kepala Badan.
2.Sekretariat, terdiri dari:

a.Sub Bagian Penyusunan Program.
b.Sub Bagian Tata Usaha.
c.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
1. 3.Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
a.Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
b.Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
1. 4.Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
a.Pengembangan Etika dan Budaya Politik.
b.Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
1. 5.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
a.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya.
b.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
1. 6.Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
a.Sub Bidang Penanganan Konflik.
b.Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penjabaran uraian tugas masing-masing yaitu Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4)Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

(1)Badan Kesataun Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Walikota sebagai penanggungjawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong menyatu dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 30 - 12 - 2022 Pj.WALIKOTA SORONG CAP/TTD GEORGE YARANGGA Diundangkan di Sorong pada tanggal 30 - 12 - 2022 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD RUDDY RUDOLPH LAKU LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR (3/3/2023 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME PENATA (III/c) NIP. 19850511 201104 1 00 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SORONG I. UMUM Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang- undangan mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…