Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 84
Ringkasan
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
5038);
5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
BAB II
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Bagian Kesatu Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik
BAB III
Bagian Kedua Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik
Bagian Ketiga Hak Badan Publik
Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
BAB IV
Bagian Kedua Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Bagian Ketiga Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Membuka PDF…