DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Subulussalam

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi 166 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVII

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: QANUN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Kota berhubung dengan hak dan kewajiban Kota tersebut
2.Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disebut Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Kota.
3.Kota adalah Kota Subulussalam.
4.Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Kota Subulussalam adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Walikota adalah Walikota Subulussalam.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
9.Sekretaris Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Kota Subulussalam.
10.Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kota pada Pemerintah Kota Subulussalam, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kota.
12.Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKK dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun.
16.Penerimaan Kota adalah uang yang masuk ke kas Kota.
17.Pengeluaran Kota adalah uang yang keluar dari kas Kota.
18.Pendapatan Kota adalah semua hak Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kota untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kota guna mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kota.
21.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kota penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kota.
22.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
24.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25.Pinjaman Kota adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kota menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kota dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26.Utang Kota yang selanjutnya disebut Hutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kota dan/atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
27.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kota yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
28.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
30.Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota yang memuat rencana pembangunan tahunan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota.
33.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
34.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota.
36.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
37.Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
38.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
39.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
40.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan/Sub Kegiatan.
41.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42.Kas Umum Kota adalah tempat penyimpanan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Kota dan membayar seluruh Pengeluaran Kota.
43.Rekening Kas Umum Kota yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
44.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
45.Perubahan DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
46.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
47.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan operasional pada SKPK/unit SKPK dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
49.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
50.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
51.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK.
52.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan/Sub Kegiatan.
53.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
54.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPK, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
55.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.
56.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
57.Barang Milik Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
59.Piutang Kota adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Subulussalam dan/atau hak Pemerintah Kota Subulussalam yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan Kota.
61.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.
62.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
63.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
64.Badan Layanan Umum Kota yang selanjutnya disingkat BLUK adalah sistem yang diterapkan oleh SKPK atau unit SKPK pada SKPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Kota pada umumnya.
65.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
66.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
67.Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
69.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
70.Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kota.
71.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
72.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
73.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK/Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa rincian Kegiatan/ sub Kegiatan/ Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
74.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat PPK SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
75.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPK yang selanjutnya disingkat PPK Unit SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPK.
76.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Kota dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
77.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Kota dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
78.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu.
79.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
80.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kota Subulussalam.
81.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
82.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota
83.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
84.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
85.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
86.Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Kota.
87.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.
88.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Kota meliputi :

a.Hak Pemerintah Kota untuk memungut pajak kota dan retribusi serta melakukan pinjaman;
b.Kewajiban Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Kota;
d.Pengeluaran Kota;
e.Kekayaan Kota yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Kota yang dipisahkan; dan/atau
f.Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Kota dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBK.
(3)APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Kota.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota dan mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
2. b.mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yang elah mendapat persetujuan bersama DPRK;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Kota;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Kota yang sangat dibutuhkan oleh Kota dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak kota dan retribusi kota;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Kota;
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. l.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
13. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Kota kepada pejabat perangkat kota.
(4)Pejabat perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekda selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Kota;
2. b.Kepala SKPKK selaku PPKK; dan
3. c.Kepala SKPK selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1)Walikota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Walikota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan Kota yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Sekda selaku koordinator Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan Qanun APBK, rancangan perubahan Qanun APBK, dan rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.memimpin TAPK.
(2)Koordinasi dalam pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan;
2. b.koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pengelolaan Keuangan;
3. c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.
(3)Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.
(4)Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan terkait dengan peran dan fungsi Sekda membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota termasuk Pengelolaan Keuangan.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKK selaku PPKK mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan;
2. b.menyusun rancangan qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan Qanun APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Kota yang telah diatur dalam Qanun;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKK dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
2. b.mengesahkan DPA SKPK;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Kota;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak kota;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Kota;
9. i.menyajikan informasi Keuangan Kota; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Kota.
(3)Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
1. a.mengelola investasi;
2. b.menetapkan anggaran kas;
3. c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
4. d.memBUDa rekening Kas umum daerah;
5. e.memBUDa rekening penerimaan;
6. f.memBUDa rekening pengeluaran; dan
7. g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
(4)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak kota dipisahkan dari kewenangan SKPKK, SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak kota.
(5)Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
(6)Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKK, SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 8

(1)PPKK selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKK kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
6. f.menyimpan uang Kota;
7. g.melaksanakan penempatan uang Kota dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBK;
9. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Kota atas nama Pemerintah Kota;
10. j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Kota; dan
11. k.melakukan penagihan Piutang Kota.
(4)Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPK untuk ditetapkan oleh BUD;
2. b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
3. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
(5)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKK selaku BUD.

Pasal 9

Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKK dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pasal 10

(1)Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA SKPK;
2. b.menyusun DPA SKPK;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi kota;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Kota yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
12. l.menetapkan PPTK dan PPK SKPK;
13. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota; dan
14. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain tugas kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
1. a.menyusun anggaran kas SKPK;
2. b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. c.menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
4. d.menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
5. e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas Penerimaan dan Pengeluaran Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kota, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Kota tersebut; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKK selaku BUD.
(3)Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
1. a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas Penerimaan dan Pengeluaran Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.Menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
3. c.Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
4. d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan; dan
5. e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Dalam hal dibentuk SKPK tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak kota PA melaksanakan pemungutan pajak kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Mengelola utang dan piutang kota yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPK.
(6)Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
2. b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)Mengelola piutang kota yang menjadi hak kota sebagai akibat:
1. a.perjanjian atau perikatan;
2. b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
(11)Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekda dapat melimpahkan pada kepala bagian Keuangan Kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPK selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPK.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi kota;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
(6)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak kota dipisahkan dari kewenangan SKPKK, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak kota kepada KPA.
(7)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPK selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
(8)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…