DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perangkat Desa; meliputi Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan Bagi Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Atribut; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17);
10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kewilayahan (kepala dusun).

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.calon Sekretaris Desa harus mampu mengoperasikan komputer melalui uji kemampuan oleh tim seleksi;
2. b.mempunyai pemahaman dan pengetahuan pada salah satu bidang pemerintah, pembangunan, administrasi perkantoran dan administrasi keuangan dan perencanaan berdasarkan hasil uji kemampuan dan pengetahuan oleh tim seleksi;
3. c.bebas dari narkotika dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya berupa Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
4. d.tidak pernah terlibat tindak pidana/kejahatan lainnya serta diterangkan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan
5. e.membuat pakta integritas.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga setempat;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
5. e.camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…