DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penataan Tempat Usaha, Perijinan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi Administratif. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah dikenakan sanksi berupa peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Setiap PKL yang telah dikenakan sanksi administrasi tetap melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga bahwa keberadaannya perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat Kota Sungai Penuh serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa dalam rangka ketertiban, perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
7.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
8.Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
9.Lahan Fasilitas Umum adalah Lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan tata ruang Kota Sungai Penuh.
10.Izin Penempatan PKL selanjutnya disebut Izin adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
11.Sarana dan Prasarana usaha PKL adalah alat atau Perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang untuk diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang misalnya gerobak, dengan dilengkapi roda.
12.Lokasi PKL adalah Tempat untuk menjalankan usaha PKL dilahan Fasilitas Umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
13.Fasilitas Umum adalah Lahan, Bangunan, dan Peralatan atau Perlengakapan yang disediakan oleh Pemerintah Korta Sungai Penuh untuk dipergunakan masyarakat secara luas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan serta penertiban PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

BAB III

PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha PKL dilakukan dilokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya.
(3)Dalam menetapkan lokasi PKL harus mempertimbangkan hal-hal seperti:
1. a.kelancaran lalu lintas;
2. b.kebersihan dan estetika lingkungan;
3. c.keamanan;
4. d.ketertiban; dan
5. e.kenyamanan masyarakat.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada lahan fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap orang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota/SKPD yang membidangi.
(2)Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Untuk memperoleh izin penempatan sebagaimana pada ayat 1 (satu) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/SKPD yang membidangi.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melampirkan :
1. a.photo copy KTP Kota Sungai Penuh yang masih berlaku;
2. b.surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
3. c.surat penyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
4. d.surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
5. e.surat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila berusaha didaerah milik jalan atau persil; dan
6. f.surat persetujuan dari pemilik/pengelolaan fasilitas umum apabila mengunakan fasilitas umum.
(5)Setiap PKL hanya dapat memiliki satu izin.
(6)Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 7

(1)Dalam memberikan izin penempatan PKL Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak memungut biaya.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 8

setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

a.menempati lokasi yang telah diizinkan; dan
b.menggunakan tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
c.mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya;
d.mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan manajemen usaha;
e.mendapat bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga yang difasilitasi Pemerintah Daerah;dan
f.menjadi anggota asosiasi.

Pasal 9

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :

a.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan fungsi fasilitas umum;
b.menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur sesuai jenis pengelompokan usaha;
c.menempati sendiri tempat usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
d.mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa minta ganti rugi; dan
e.mematuhi semua ketentuan penggunaaan lokasi PKL, ketentuan waktu PKL dan ketentuan usaha yang ditetapkan oleh Walikota/SKPD yang membidangi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia