DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh kepada PT. Bank Jambi. Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud sebesar Rp7.500.000.000,00. (tujuh miliar lima ratus Juta rupiah). Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penambahan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5659);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5261);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal adalah Bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi.
9.Komisaris Bank Jambi yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10.Direksi Bank Jambi yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Bank Jambi.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Bank Jambi berupa Uang Tunai.
(2)Modal yang disertakan pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.

Pasal 3

(1)Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sebesar Rp. 7.500.000.000,00. (tujuh milyar lima ratus Juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan Tahun 2015, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Dengan adanya penambahan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jambi sebesar Rp. 57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laba atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi.
(5)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Desember 2015 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2015 NOMOR 4 ASAFRI JAYA BAKRI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…