DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, meliputi; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
4.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Sungai Penuh yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Kepala Dusun.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu atau hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku badi advokat.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM.
15.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
c.menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan melalui Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi persyaratan akreditasi dan verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Untuk dapat menyelenggarakan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
1. a.berdomisili dan/atau berwilayah kerja di Kota Sungai Penuh; dan
2. b.memiliki sertifikat tentang penetapan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang masih berlaku.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Walikota bertugas untuk :

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel;
d.menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran;dan
e.menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…