DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, meliputi Pendirian; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Lambang dan Lapangan Usaha; Modal; Organ PDAM dan Kepegawaian; Dana Pensiun; Asosiasi; Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah; Pelayanan dan Tarif; Tahun Buku; Pengelolaan Barang Milik PDAM; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Serta Pemberian Jasa Produksi; Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian; Pembubaran PDAM;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum dan pelayanan air limbah di Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu

Menetapkan

menetapkan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;

d.bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum, dan Pasal 34 penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi air limbah domestik dan non domestik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 98);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
4.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk layanan air limbah domestik.
11.SPALD Setempat di sebut SPALD-S adalah sistem pengelolaaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12.SPALD Terpusat di sebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum di buang ke badan air permukaan.
13.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
14.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM dan SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM dan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
15.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sungai Penuh yang bergerak dibidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
16.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Sungai Penuh.
17.Direktur adalah Direktur PDAM Kota Sungai Penuh.
18.Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Sungai Penuh.
19.Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
20.Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
21.Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yangberada di darat.
22.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
23.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
24.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, hotel, perkantoran, perniagaan,apartemen dan asrama.
25.Pengelolaan air minum dan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air minum dan air limbah.
26.Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan dari penyelenggara penyediaan air minum dan air limbah domestik.
27.Penyelenggaraan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum dan air limbah domestik.
28.Dana Representatif adalah dana untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.
29.Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PDAM kepada Direksi, pegawai, dan tenaga honorer yang ditetapkan dan dibayarkan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan berdasarkan keputusan Walikota dan peraturan PDAM.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum dan air limbah

Pasal 4

PDAM Kota Sungai Penuh didirikan dengan tujuan:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)PDAM Kota Sungai Penuh berkedudukan di Kota Sungai Penuh.
(2)PDAM Kota Sungai Penuh terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa cabang/beberapa unit sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang dan unit sebgaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

(1)PDAM memiliki lambang perusahaan.
(2)Lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

(1)Lapangan usaha PDAM Kota Sungai Penuh meliputi:
1. a.pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
2. b.pengelolaan dan pelayanan air limbah domestik yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air minum dan air limbah domestik dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal PDAM terdiri dari:
1. a.modal dasar; dan
2. b.penambahan modal.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
1. a.modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah;
2. b.aset jaringan perpipaan air bersih dan air limbah milik Pemerintah Daerah; dan
3. c.semua aktiva dan pasiva hasil pemisahan PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
(3)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya.
(4)Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)PDAM Kota Sungai Penuh yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian;
(2)Organ PDAM Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Walikota selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 10

Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…