DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sungai Penuh

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah WaliKota Sungai Penuh;
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7.Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang pemberiannya dilakukan secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat.
8.Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
(2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah/donasi/hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak ketiga.
(3)Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian/akta/atau perjanjian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah bebas dari segala beban dan/atau tuntutan/kewajiban apapun.

Pasal 3

(1)Sumbangan pihak ketiga sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Walikota.
(2)Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Walikota dapat menunjuk SKPD untuk menerima sumbangan termaksud.
(3)Kepala SKPD penerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya penerimaan dari Pihak Ketiga kepada Walikota.
(4)Terhadap sumbangan pihak ketiga yang membebani keuangan Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Walikota memberitahukan secara tertulis setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 6

(1)Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
(2)Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah.
(3)Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, harus disertai dengan nilai barangnya dan langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang ditunjuk yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
(4)Sumbangan dalam bentuk barang setelah penyerahan, maka kewajiban pembayaran pajak menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(5)Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi aset Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 Januari 2014 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd YUSKAL ANANDA PUTRA LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2014 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, JONI ZEBER, SH, MH NIP. 19730923 200003 1 004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…