DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang lembaga kerapatan adat Kota Sungai Penuh. Dalam peraturan ini ditetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, kelembagaan adat, struktur dan susunan organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga LKA Kota Sungai Penuh.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya di Kota Sungai Penuh, maka perlu upaya penguatan lembaga adat Kota Sungai Penuh;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas dan kewajiban mengupayakan penguatan kelembagaan adat serta menjamin kepastian hukum terhadap bentuk kelembagaan adat yang ada di Kota Sungai Penuh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569); 11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat dengan LKA Kota Sungai Penuh adalah organisasi kemasyarakatan yang mendorong anggota-anggotanya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya alam Kerinci guna kepentingan masyarakat Kota Sungai Penuh.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh seorang Camat.
6.Lembaga/Organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan Adat Kota Sungai Penuh dan Terdaftar di Pemerintah Kota Sungai Penuh bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
7.Pembinaan dan Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan memajukan adat Kota Sungai Penuh yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat Kota Sungai Penuh, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adab, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9.Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Pasal 2

LKA Kota Sungai Penuh berasaskan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah.

Pasal 3

LKA Kota Sungai Penuh bertujuan:

a.menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai- nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Kota Sungai Penuh sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kota Sungai Penuh;
b.memfasilitasi, ikut serta dalam melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya Kota Sungai Penuh untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan bhatiniah masyarakat Kota Sungai Penuh;
c.membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Kota Sungai Penuh;
d.menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan;
e.mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
f.mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional; dan
g.menciptakan mental dan akhlak generasi muda sesuai dengan adat dan budaya Daerah.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kelembagaan adat;
b.tugas dan fungsi;
c.wewenang dan tanggung jawab;
d.lambang, tanda kebesaran, dan gelar kehormatan;
e.penguatan masyarakat adat;
f.pemberdayaan, pelestarian adat dan lembaga adat;
g.pembinaan dan hubungan kerjasama;
h.sumber pendanaan, pertanggungjawaban, pengelolaan aset, dan harta kekayaan adat;
i.pembubaran;
j.ketentuan peralihan; dan
k.ketentuan penutup.

BAB III

KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 5

(1)LKA Kota Sungai Penuh berbentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi.
(2)Bentuk organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga LKA Kota Sungai Penuh terdiri dari:
1. a.Lembaga Kerapatan adat Kota yang berkedudukan di Kota Sungai Penuh dan merupakan Lembaga Kerapatan Adat tertinggi dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
2. b.Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
3. c.Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan rekomendasi lembaga adat wilayah adat setempat;dan
4. d.Organisasi Lembaga Kerapatan adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.
(2)Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.

Pasal 7

(1)Pengurus LKA Kota Sungai Penuh dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
(2)Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LKA Kota Sungai Penuh diatur dan ditetapkan dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
(3)Susunan kepengurusan Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan ditetapkan dalam musyawarah Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan.
(4)Susunan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah utusan dari Lembaga Kerapatan AdatDesa/Kelurahan.
(5)Susunan kepengurusan dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan dipilih melalui hasil musyawarah Pemangku Adat di Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Masa jabatan pengurus LKA Kota Sungai Penuh, sesuai dengan tingkatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 9

(1)Kekuasaan tertinggi dalam LKA Kota Sungai Penuh berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
(2)Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
(3)Mekanisme Musyawarah Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan dan Lembaga Kerapatan Adat Desa/Kelurahan diatur dalam AD/ART Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh.

Pasal 10

(1)Pengurus LKA Kota Sungai Penuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menguasai, memahami, menghayati dan mengamalkan adat Kota Sungai Penuh yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
2. b.bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dimasyarakat Kota Sungai Penuh;
3. c.bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LKA Kota Sungai Penuh;
4. d.memiliki wawasan yang luas mengenai adat dan istiadat Kota Sungai Penuh, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
5. e.tidak pernah dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Pengurus dan keanggotaan Lembaga Kerapatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan AD/ART LKA Kota Sungai Penuh.
(3)Seluruh Masyarakat Kota Sungai Penuh adalah Anggota Komunitas dari masyarakat Adat Kota Sungai Penuh.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…