DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Tipologi Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan, Penataan dan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi, Penghargaan, Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh berdampak pada perubahan struktur kota, penurunan kualitas lingkungan, dan kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau dalam berbagai aktivitas kehidupan sehingga dibutuhkan pengelolaan ruang terbuka hijau;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai bentuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan menjaga keseimbangan ekosistem;
d.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 678 Tahun 2022);
17.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
5.Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
6.Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
9.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
10.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan kota sebagaimana yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
12.Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
13.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14.Kualitas Lingkungan adalah nilai suatu lingkungan yang terkait dengan ketersediaan air, udara dan tanah untuk kesehatan dan kenyamanan manusia serta keamanan dan keberlanjutan lingkungan.
15.Vegetasi adalah istilah ekologis yang menyatakan keseluruhan komunitas tumbuh-tumbuhan di suatu tempat tertentu mencakup perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya.
16.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
17.Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan Pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
18.Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
19.Tipologi Ruang Terbuka Hijau adalah klasifikasi atau pengelompokan berbagai jenis ruang terbuka hijau berdasarkan fungsi, karakteristik, dan peranannya dalam lingkungan perkotaan.
20.Jalur hijau jalan adalah RTH suatu unit jalan yang berbentuk memanjang dengan menggunakan beragam tanaman, terutama jenis pohon sebagai identitas jalan tersebut, guna meningkatkan keasrian dan keindahan lingkungannya, juga kenyamanan dan keamanan berkendara dan berjalan bagi warga kota yang melintasinya.
21.Dokumen Perencanaan Daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.keterbukaan;
f.pelindungan kepentingan umum;
g.kepastian hukum dan keadilan; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pengelolaan RTH adalah:

a.menyediakan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan RTH; dan
b.memberikan pedoman dalam pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan RTH adalah sebagai berikut:

a.menjamin pemenuhan proporsi RTH yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang Daerah;
b.menjamin distribusi RTH sesuai dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang;
c.menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi RTH dari alih fungsi lahan;
d.menyediakan tempat yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas;
e.mendorong partisipasi komunitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan
f.menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan;
g.meningkatkan kualitas hidup;
h.menciptakan estetika Daerah; dan
i.upaya mitigasi potensi bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.tipologi RTH;
c.penyediaan, penataan, dan pembangunan;
d.pemanfaatan dan pemeliharaan;
e.peran serta masyarakat;
f.pengawasan, pengendalian, dan evaluasi;
g.penghargaan;
h.sanksi;
i.ketentuan penyidikan; dan
j.pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan RTH berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyediaan dan Pemanfaatan RTH disusun dalam dokumen perencanaan berupa rencana induk RTH.
(3)Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam dokumen rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
(4)Rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dokumen rencana induk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:

a.RTH existing;
b.RTH potensial;
c.rencana penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fungsi tertentu;
d.rencana pemanfaatan RTH; dan
e.arahan dan program pengembangan RTH.

Pasal 8

(1)RTH existing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui inventarisasi data.
(2)RTH existing untuk mengetahui kualitas, kuantitas, lokasi, keterlayanan, keterjangkauan, dan ketersebaran RTH yang sudah ada.
(3)RTH existing menjadi dasar dalam menentukan target capaian dan rencana aksi dalam perencanaan RTH.

Pasal 9

(1)RTH potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH dengan mempertimbangkan:
1. a.status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
2. b.muatan dalam rencana tata ruang wilayah;
3. c.tipologi RTH;
4. d.hasil verifikasi survei lapangan; dan
5. e.keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.
(2)Analisis RTH potensial bertujuan untuk memperkirakan pemenuhan RTH Publik dan RTH Privat sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

(1)Rencana penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui pendataan tipologi RTH.
(2)Rencana penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara mengalikan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)Rencana penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan sebagai perlindungan atau pengamanan sarana dan prasarana.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…