DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meliputi: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; dan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sungai Penuh.
11.Inspektur adalah Inspektur Kota Sungai Penuh.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kota Sungai Penuh.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Sungai Penuh.
14.Badan adalah Badan Daerah Kota Sungai Penuh.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Sungai Penuh.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
17.Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
18.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19.Lurah adalah Kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20.Unit Pelaksana Teknis adalah selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Sungai Penuh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kota Sungai Penuh merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
7. 7.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan bidang Persandian;
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah;
17. 17.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan non perizinan dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
18. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
20. 20.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
21. 21.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perikanan;
22. 22.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
e.Badan Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Sungai Penuh dengan Tipe B;
2. 2.Kecamatan Hamparan Rawang dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kumun Debai dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Tanah Kampung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pesisir Bukit dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Pondok Tinggi dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Koto Baru dengan Tipe B;
8. 8.Kecamatan Sungai Bungkal dengan Tipe A;

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kota.
(2)Satuan pendidikan Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kota sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Staf ahli Walikota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Staf ahli Walikota bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannnya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Walikota, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:
1. a.Teknis;
2. b.Manajerial; dan
3. c.Sosial kultural.
(2)Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…