DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUNGAI PENUH, meliputi Pembentukan Perangkat Daerah; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DAN WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dengan 2 (dua) Bidang, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Pasal 3

Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung sejak pengisian struktur jabatan.
(2)Pengisian struktur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan, anggaran dan lain-lain yang mengatur dan/atau berkaitan dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh yang ada saat ini selanjutnya disebut dan dimaknai sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 September 2019 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 12 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, MUNASRI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 11; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 11, 82/2019;

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…