DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, meliputi: Asas, Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal; Tatacara Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Pelaporan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi untuk keperluan pelayanan air bersih bagi masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Perusahaan Daerah Air Minun Tirta Khayangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 26); 10.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang pengelolaan barang milik daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.
11.Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Teratas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
13.Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
14.Penilaian Eksternal adalah penilai selai penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
15.Pengguna barang yang selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarat dalam daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal ditujukan untuk:

a.meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Bentuk penyertaan modal pemerintah daerah adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan berupa Barang Milik Daerah.
(2)Modal yang disertakan adalah Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 27.001.109.033,- (dua puluh tujuh milyar satu juta seratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah).

BAB IV

TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Barang milik daerah yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah diserah terimakan kepada Direktur PDAM dengan disertai Berita acara serah terima penyertaan modal yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang melakukan serah terima;
2. b.jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi barang milik daerah; dan
3. c.nilai barang milik daerah.
(2)Bersamaan dengan serah terima Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal, Walikota menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah dan keputusan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari usaha PDAM yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal yang disertakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(3)PDAM berkewajiban memberikan laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Laporan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Walikota.
(2)Bentuk laporan keuangan dan pengelolaaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…