DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sungai Penuh

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5659);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. 10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 19); Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 16); 11. 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal adalah Bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi.
9.Komisaris Bank Jambi yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10.Direksi Bank Jambi yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Bank Jambi.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Bank Jambi berupa Uang Tunai.
(2)Modal yang disertakan pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.

Pasal 3

(1)Nilai Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap I Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah) dan Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).
(3)Dengan adanya penambahan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jambi sebesar Rp. 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laba atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi.
(5)Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 13; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 13, 13/2016;

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004