DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada PDAM Tirta Khayang Kota Sungai Penuh, meliputi: Maksud dan Tujuan; Besaran Penyertaan Modal; Sumber Dana; Hak dan Kewajiban; Pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan PDAM Tirta Khayangan sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum dan pengelolaan Air Limbah bagi masyarakat, PDAM Tirta Khayangan dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya dipandang perlu adanya penguatan modal bagi PDAM Tirta Khayangan untuk mengembangkan usahanya; SALINAN
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240);
7.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2.Walikota adalah Walikota Kota Sungai Penuh.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Khayangan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Khayangan dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAM Tirta Khayangan.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

a.memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
b.meningkatkan kemampuan keuangan PDAM;
c.mewujudkan PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang sehat, mandiri dan dapat dipercaya;
d.mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah;dan
f.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Khayangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Modal dasar Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Khayangan.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Khayangan bersumber dari APBD.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Daerah dan dalam Neraca PDAM Tirta Khayangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Sebagai pemilik PDAM Tirta Khayangan, Pemerintah Daerah berhak :
1. a.menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PDAM Tirta Khayangan; dan
2. b.memperoleh manfaat sosial dalam bentuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM Tirta Khayangan sebagai penyertaan modal Daerah.

Pasal 7

(1)Sebagai pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, PDAM Tirta Khayangan berhak mengelola penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Daerah, PDAM Tirta Khayangan wajib :
1. a.mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
2. b.melaporkan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perkembangan PDAM Tirta Khayangan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

PDAM Tirta Khayangan dapat menyisihkan keuntungannya kepada Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 9

PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Walikota setelah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan negara.

Pasal 10

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh wajib:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance) yang meliputi prinsip:
1. 1.transparansi;
2. 2.keadilan;
3. 3.akuntabilitas; dan
4. 4.responsibilitas.
b.meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat; dan
d.melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011