DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 154

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, meliputi: Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan; Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; Larangan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Penyidikan Terhadap Kepala Desa; Pembinaan; Pejabat Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian Jabatan Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
20.Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang.
(4)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
b.kemampuan keuangan daerah;
c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
d.pemilihan kepala desa dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
e.pemilihan kepala desa dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
f.waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan/atau
g.penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.

Pasal 4

(1)Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota dengan Keputusan Walikota.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh sekretaris daerah;
2. b.wakil ketua, dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan;
3. c.sekretaris, dijabat oleh kepala unit kerja yang membidangi pemerintahan desa;
4. d.anggota, terdiri atas camat, akademisi, serta unsur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan ; dan
5. e.sekretariat panitia pemilihan tingkat kota pada unit kerja yang membidangi pemerintahan desa.
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kota sungai penuh;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan Penghitungan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota.
(2)Panitia pemilihan Tingkat Desa berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam pelaksanaan tugas bersifat mendiri dan tidak memihak.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggara kan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

(1)Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Isi peraturan

Teks154PDFHirarki

Memuat teks peraturan…