DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Laik Hygiene Sanitasi; Persyaratan Hygiene Sanitasi; Hak dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Keberatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah masyarakat dari penyakit dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan perlu diatur hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/ PER/ VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
6.Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
7.Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggungjawab mengelola Tempat Pengelolaan Makananatau Tempat-Tempat Umum.
8.Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dan/atau minuman dimana terjadinya proses produksi dan/atau pendistribusian produk pangan yang meliputiperusahaan pembuatan makanan minuman, distributor makanan dan/atau minuman, air minum dalam kemasan, restoran, café, rumah makan, warung makanan dan/atau minuman, industri rumah tangga pangan, jasa boga dan depot air minum.
9.Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi hotel, pondok wisata, kolam renang, salon kecantikan, pangkas rambut, pasar, terminal, gedung pertunjukan, rumah bilyard, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), sarana kesehatan, sarana sekolah, tempat ibadah dan perkantoran.
10.Persyaratan hygiene sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
11.Hygiene TPM adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
12.Hygiene Sanitasi TTU adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
13.Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TTU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya.
14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan spesimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
16.Petugas Hygiene Sanitasi yang selanjutnya disebut Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan Diploma 3 (D3), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
17.Penjamah makanan adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
18.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan hygiene sanitasi TPM dan TTU dimaksudkan untuk menjamin TPM dan TTU memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan hygiene sanitasiTPM dan TTU agar tercipta kondisi hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.laik hygiene sanitasi;
b.persyaratan hygiene sanitasi;
c.hak dan kewajiban;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.sanksi administrasi; dan
f.keberatan.

BAB III

LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 5

(1)Setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan di TPM dan TTU wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU.
(2)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
(3)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(4)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
(5)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU, tidak dipungut biaya.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM dan TTU diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Setiap usaha TPM wajib mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari instansi pemerintah dibidang kesehatan atau lembaga intitusi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada TPM harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
(2)Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Tenaga penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
(4)Sertifikat dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari instansi pemerintah dibidang kesehatan atau lembaga institusi lain sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tenaga Penjamah diatur dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh.

BAB IV

PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 8

(1)Setiap TPM dan TTU dalam menjalankan usahanya wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
(2)Persyaratan hygiene sanitasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meliputi:
1. a.lokasi dan bangunan;
2. b.fasilitas sanitasi;
3. c.dapur, ruang makan dan gudang makanan;
4. d.bahan makan dan makanan jadi;
5. e.pengelolaan makanan;
6. f.penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
7. g.penyajian makanan jadi; dan
8. h.peralatan yang digunakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang berhak:

a.atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkomsumsi makanan di TPM dan TTU;
b.atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi makanan pada TPM dan TTU;
c.untuk didengar pendapat dan keluhan;
d.untuk diperlakukan dan dilayani dengan baik; dan
e.untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 10

Setiap pemilik dan atau pengusaha wajib:

a.menjamin produk makanan dan minuman bebas dari bahan berbahaya;
b.menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis;
c.mengupayakan fasilitas sanitasi yang memenuhi persyaratan kesehatan;
d.memeriksa kesehatan karyawannya setiap enam bulan sekali;
e.mengelola TPM dan TTU dengan baik; dan
f.pengusaha dan/atau penanggungjawab TPM dan TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan sertamemberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM dan/atau TTU yang dikelolanya.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…