DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, meliputi: Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah; Transportasi Jemaah Haji Daerah; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tingkat kota dikoordinasi oleh Walikota, dan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5.Jemaah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kota Sungai Penuh.
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
7.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji di Daerah.
8.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
9.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.
10.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota yang selanjutnya ditetapkan kembali oleh gubernur Jambi untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji daerah dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan ibadah haji di daerah meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.penyelenggara Ibadah Haji di Daerah;
c.transportasi Jemaah Haji Daerah; dan
d.pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a.membentuk PPIHD;
b.melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait; dan
c.memfasilitasi transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Walikota membentuk PPIHD yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi/Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Walikota mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Indonesia, Tim Pembimbing Ibadah Haji dan Tim Kesehatan Haji Indonesia.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan/atau
2. b.TKHD.
(3)Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
(4)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Jambi untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(5)Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 7

(1)Penunjukan pelaksana sarana transportasi dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah, dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
(2)Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus dan bukan angkutan yang dipergunakan untuk angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
(3)Pelaksana sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap Jemaah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya operasional dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya transportasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah biaya transportasi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi (antara) Jambi dan dari Debarkasi (antara) Jambi ke Daerah.
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…