DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, meliputi: Asas, Maksud dan Tujuan; Subjek, Jenis, dan Objek Zakat; Organisasi Pengelola Zakat; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam serta pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Peraturan Amil Zakat Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat; Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6.Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat di Kota Sungai Penuh.
7.Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk membantu pengumpulan zakat.
8.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat.
9.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
10.Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZNAS Kota.
11.Komisi Pengawas BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZNAS Kota.
12.Badan Pelaksana BAZNAS Kota adalah unsur organisasi BAZNAS Kota yang melaksanakan pengelolaan zakat.
13.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17.Sadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18.Rikaz adalah harta temuan yang bernilai
19.Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
20.Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21.Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23.Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan.
24.Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25.Kadar zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam (Al-Qur’an danHadis);
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat;
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

BAB III

SUBJEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

(1)Subjek Zakat adalah:
1. a.setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam;
2. b.karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam;
3. c.badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah; dan
4. d.setiap warga yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut syariat islam.
(2)Jenis Zakat adalah Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
(3)Objek Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(4)Syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat pada tingkat Kota dibentuk BAZNAS Kota.
(2)BAZNAS Kotamempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi danWalikota.
(4)BAZNAS Kota berkewajiban:
1. a.menyusun Rencana Kerja danAnggaran;
2. b.melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat;
3. c.mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq yang berada di Kota Sungai Penuh;
4. d.menyusun laporan tahunan yang termasuk di dalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada BAZNAS Provinsi, Walikota dan DPRD;dan
5. e.mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau satuan audit internal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 7

BAZNAS Kota merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan juga bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Pasal 8

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa atau kelompok sosial lainnya di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…