DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Izin Lingkungan, meliputi: Asas dan Tujuan; Dokumen Lingkungan; Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan SPPL; Izin Lingkungan; Penerbitan Izin; Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
6.Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
7.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai Dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
10.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
11.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
14.Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
16.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
17.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
18.Dampak penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19.Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggungjawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
b.mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup;
c.memberikan kejelasan mekanisme dan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan
d.memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

BAB III

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
1. a.dokumen Amdal;
2. b.formulir UKL-UPL; dan
3. c.SPPL.
(2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
(3)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
(4)Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat SPPL.
(5)Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi denganUKL-UPL dan SPPL.

BAB IV

PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

Pasal 5

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
1. a.Kerangka acuan;
2. b.Amdal; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
(3)Dokumen Amdal memuat:
1. a.pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. b.evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. c.saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. d.prakiraan terhadap besaran dampak sertasifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
5. e.evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakanatau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
6. f.rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(4)Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Walikota menerbitkan:
1. a.keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan; atau
2. b.keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan pemeriksaan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penerimaan dan pemeriksaan administrasi UKL-UPL; dan
2. b.pemeriksaan substansi UKL-UPL.
(2)Tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.persetujuan; atau
2. b.penolakan
(3)Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Lingkungan Hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun oleh pemrakarsa.
(2)SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas pemrakarsa;
2. b.informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
3. c.keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
4. d.pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
5. e.tanda tangan pemrakarsa diatas kertas bermaterai cukup.
(3)SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi.
(4)berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (2), instansi lingkungan hidup:
1. a.memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
2. b.menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan SPPL dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

[

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; dan
4. d.rekomendasi dari Tim Teknis.
(3)Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…